Kamis 25 Jan 2024 00:00 WIB

Bahlil Komentari Soal Menteri Mundur dari Kabinet karena Kampanye

Bahlil mengaku siap mundur dari jabatan menteri.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nashih Nashrullah
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.  Bahlil mengaku siap mundur dari jabatan menteri
Foto: Republika/Iit Septyaningsih
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil mengaku siap mundur dari jabatan menteri

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku siap mundur dari jabatannya. Seperti diketahui, saat ini ia tengah mendampingi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo sebagai Calon Wakil Presidennya (Cawapres).

Menanggapi itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu. Hanya saja jika kabar itu benar, menurutnya bisa dibicarakan baik-baik.

Baca Juga

Bahlil menambahkan, keputusan mundur dari pasisi Menko Polhukam merupakan hak Mahfud. Ia pun memuji Mahfud MD sebagai orang hebat. 

"Dia adalah senior saya, abang saya. Beliau orang hebat. Tapi, kalau persoalan isu mundur, saya belum tahu, baru baca di media," katanya kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Bahlil pun mengomentari soal menteri yang melakukan kampanye. Ia menilai, seorang menteri harus bisa membedakan saat menjadi tim kampanye dengan ketika menjadi pemerintah.

"Kayak saya, jujur saja saya dukung pasangan (capres-cawapres) nomor dua. Tetapi saya bisa membedakan mana saya kerja untuk mendukung dan menjadi pemerintah," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan, meski menjabat sebagai menteri investasi, namun tidak satu pun aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Investasi yang diminta mengikuti pilihannya. Bahlil menegaskan pula, tidak pernah memakai fasilitas negara untuk kampanye.

"Kalian boleh cek. Kedua, saya mempergunakan waktu saya untuk membantu pasangan nomor 02, itu di hari libur saya. Andaikan pun di hari kerja, saya cuti, kita harus profesional," jelas dia.

Negara ini, sambungnya, memang representasi perwakilan dari partai-partai. Jadi, kata dia, Kenapa baru sekarang dibilang menteri dari partai harus mundur.

"Dulu-dulu juga enggak kok. Kenapa ada yang kayak begitu? Nggak fair dong, masa di zaman begini masih begitu?" Tuturnya.

Bahlil menambahkan, dulu pada 2014 dan 2009 banyak anggota kabinet dari partai yang juga menjadi tim sukses. Maka dia menilai, itu hak konstitusi, sepanjang tidak menabrak aturan.  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement