REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin, menyebut Pemerintah Cina telah menjawab soal kritik penegakan HAM dalam Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. "Pada Selasa (23/1/2024), Cina mengambil bagian dalam siklus keempat Tinjauan Berkala Universal Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Delegasi pemerintah terdiri dari perwakilan lebih dari 20 kementerian, Daerah Otonomi Xizang, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Makau," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Cina pada Rabu (24/1/2024).

Menurut Wang, dari pertemuan itu, banyak pihak memuji sikap Cina yang terbuka dan jujur soal pencapaian di bidang HAM. "Dalam pernyataannya, delegasi Cina menguraikan jalur dan pencapaian pembangunan HAM, menekankan bahwa Cina memandang penghormatan dan perlindungan HAM sebagai upaya penting dalam bernegara dan telah menemukan cara penerapan HAM yang mencerminkan tren zaman dan sesuai dengan kondisi nasional Cina," ucap Wang.

Delegasi Cina dipimpin oleh Utusan Tetap Cina untuk PBB di Jenewa Chen Xu. "Kami mengikuti pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Kami menjunjung tinggi peran utama masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat adalah pemilik negeri, bahwa HAM dinikmati secara setara oleh semua orang, dan setiap orang mempunyai kesempatan untuk berkembang dalam kehidupan mereka," ujar Wang. 

Selama pertemuan itu, Wang menyebut Cina mengumumkan, mereka akan menerapkan 30 langkah baru untuk menjaga HAM yang mencakup bidang kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum, kerja sama internasional dan upaya-upaya lain yang terkait dengan mekanisme hak asasi manusia PBB.

Wang juga menyebut lebih dari 120 negara memuji kemajuan HAM di Cina dan sepenuhnya mengakui upaya dan pencapaian bersejarah China dalam memajukan dan melindungi HAM. "Mereka memuji upaya Cina dalam menerapkan demokrasi rakyat secara keseluruhan, merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi HAM, merevisi Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan, serta meningkatkan sistem perlindungan sosial dan layanan bagi penyandang disabilitas," tutur Wang. 

Komentar-komentar itu, kata Wang menunjuk pada keberhasilan kemajuan HAM di China karena HAM dinikmati secara setara oleh semua orang. Setiap negara berada di bawah pengawasan Dewan HAM PBB melakukan tinjauan setiap lima tahun sekali. Ini adalah tinjauan pertama terhadap Cina sejak 2018.

Sebelumnya, Beijing menghadapi kritik dari masyarakat demokrasi Barat terkait perlakuan China terhadap warga Uyghur, Tibet dan para pembangkang di Hong Kong. Mantan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet juga pernah merilis laporan tentang perlakuan China terhadap Uyghur dan sejumlah warga Muslim Turki di wilayah barat Cina, Xinjiang.

Laporan tersebut, yang diterbitkan beberapa saat sebelum Bachelet meninggalkan jabatannya pada 1 September 2022, menyebut Cina telah "melakukan pelanggaran HAM yang serius" terhadap warga Uyghur yang mungkin setara dengan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun tuduhan itu selalu ditolak keras oleh pemerintah Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika