REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan tugas presiden tidak hanya terbatas pada administrasi negara, namun juga termasuk kebebasan untuk aktif berpartisipasi dalam kampanye politik. Sehingga posisi presiden boleh berkampanye dan memihak.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan tidak ada masalah dengan pernyataan Presiden Jokowi mengenai hak tersebut. Ia menambahkan hampir semua presiden Indonesia, dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, telah terlibat dalam politik melalui partai mereka.

"Pertama, hak konstitusi presiden dijamin," ujar Airlangga dalam rilisnya, Kamis (25/1/2024).

"Jadi, konstitusi menjamin bahwa seorang presiden dapat menjadi anggota partai politik dan memiliki pilihan politik," kata Airlangga menambahkan.

Airlangga juga mencatat bahwa praktek serupa berlaku di negara lain, seperti di AS saat Presiden Obama mendukung Hillary Clinton pada pemilihan presiden 2016. Menurutnya, semua kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika