REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi tuntutan Houthi yang meminta agar warga AS dan Inggris yang bekerja untuk PBB dan organisasi kemanusiaannya meninggalkan Yaman dalam sebulan. Juru Bicara Stephane Dujarric mengatakan bahwa badan internasional tersebut telah menerima komunikasi "dari otoritas de facto," yang merujuk pada kelompok Yaman.
"Yang perlu dikatakan adalah bahwa permintaan atau persyaratan apapun agar staf PBB pergi hanya karena kewarganegaraan staf tersebut tidak sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku di PBB," kata Dujarric kepada wartawan pada Rabu (25/1/2024).
"Hal itu juga menghambat kemampuan kami untuk melaksanakan mandat untuk membantu seluruh rakyat di Yaman dan kami menyerukan kepada semua pihak berwenang di Yaman untuk memastikan bahwa staf kami dapat terus menjalankan fungsinya atas nama PBB," katanya.
Juru bicara itu mencatat bahwa semua staf PBB bekerja secara tidak memihak dan mengabdi kepada PBB. Beberapa media sebelumnya melaporkan bahwa pihak berwenang di Sanaa memberi tahu koordinator PBB bahwa personel berkewarganegaraan Inggris dan AS memiliki waktu satu bulan untuk meninggalkan negara tersebut.