REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berpihak dan berkampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pernyataan tersebut, menurut dia, semakin menguatkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan dari Jokowi yang ingin memimpin Indonesia selama tiga periode.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode, yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi," ujar Hasto lewat keterangannya, Kamis (25/1/2024).
PDIP menilai, masih adanya ambisi Jokowi untuk berkuasa dalam Pilpres 2024. Terlihat pula dalam pernyataan keberpihakannya yang dinilai melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik
"Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan," ujar Hasto.
"Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran," ujar Hasto.
Di samping itu, ia juga menyoroti pernyataan Jokowi soal kampanye dan keberpihakan. Sebab, mantan wali kota Solo itu menyatakan hal tersebut di lingkungan TNI dan di hadapan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga calon presiden (capres).
"TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun, hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," ujar Hasto.
"Jadi akhirnya, terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinkan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika