Jumat 26 Jan 2024 13:17 WIB

Aktivis Desak AS Minta Pertanggungjawaban Israel

Pemerintahan Biden seharusnya melakukan lebih dari sekadar membahas masalah.

Rep: Lintar Satria/ Red: Setyanavidita livicansera
Pengunjuk rasa memegang plakat bergambar Presiden AS Joe Biden, saat unjuk rasa mengecam dukungan AS terhadap Israel, di San Jose, Kosta Rika, (16/1/2024).
Foto: EPA-EFE/Jeffrey Arguedas
Pengunjuk rasa memegang plakat bergambar Presiden AS Joe Biden, saat unjuk rasa mengecam dukungan AS terhadap Israel, di San Jose, Kosta Rika, (16/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) dilaporkan membuka saluran dengan Israel untuk membahas insiden-insiden serangan militer Israel ke lokasi bantuan kemanusiaan, kematian, dan kerusakan infrastruktur sipil di Gaza. Sumber mengatakan saluran ini sebagai upaya AS meminta pertanggungjawaban Israel dalam operasi militernya di permukiman Palestina tersebut.

Upaya yang merupakan dorongan formal pertama Washington untuk meminta penjelasan dari Israel atas tingginya jumlah korban sipil, masih jauh dari alat yang lebih kuat yang pernah digunakan AS di masa lalu untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan skala besar terhadap warga sipil. Salah satunya, proses untuk menyelidiki invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu.

Baca Juga

Dalam penyelidikan itu, AS menyimpulkan pasukan Rusia melakukan kejahatan perang. Pada Desember 2023 lalu Departemen Luar Negeri AS menggunakan proses yang sama untuk menetapkan pihak-pihak yang bertikai di Sudan melakukan kejahatan perang.

Aktivis hak asasi manusia mendesak AS untuk mengambil langkah serupa pada Israel. "Selama hampir empat bulan, pemerintahan (Presiden Joe-red) Biden seharusnya melakukan lebih dari sekadar membahas masalah yang mereka kemukakan di depan publik selama berbulan-bulan. Seharusnya mereka mengkondisikan bantuan dan dukungan untuk perbaikan dramatis dan meminta akuntanbilitas atas pelanggaran yang terus berlanjut," kata Seth Binder dari kelompok hak asasi 'Project on Middle East Democracy', Jumat (26/1/2024).

Sejauh ini Pemerintah Biden menolak mengkritik Israel secara langsung atas tingginya kematian warga sipil Palestina dalam serangan Israel di Gaza. Meski pembantu Presiden Biden mengatakan "sudah terlalu banyak" rakyat Palestina yang tewas dalam konflik tersebut.

Pemerintah AS juga menolak mengatakan apakah Washington mempertimbangkan untuk menyelidiki aksi-aksi tentara Israel di medan perang melanggar hukum internasional. Setiap tahun AS memberikan bantuan militer ke Israel senilai 3,8 miliar dolar AS.

Sementara Washington biasanya menggunakan bantuan untuk mempengaruhi perilaku sekutu-sekutunya, tapi langkah tersebut sangat jarang dilakukan terhadap Israel. Kritikus mengatakan hal ini memberi kesan impunitas terhadap Israel.

Pada Rabu (24/1/2024), Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan setiap kematian warga sipil "memilukan" tetapi itu bukan operasi Amerika dan tergantung pada tentara Israel untuk menyelidiki "tuduhan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran hukum atau pelanggaran perang ketika muncul."

Israel membombardir Gaza sebagai balasan atas serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 25 ribu orang tewas dan 68 ribu lainnya terluka dalam serangan-serangan Israel.

Tekanan masyarakat internasional untuk gencatan senjata tidak berhasil. Israel bertekad melanjutkan serangannya ke Gaza

sumber : reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement