REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda (PP Pordasi) menunda pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) hingga berakhirnya Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Sebelumnya PP Pordasi dijadwalkan menggelar Munas pada Januari untuk memilih kepengurusan masa bakti 2024-2028.
"Dikarenakan ada SK dari KONI, maka kami harus mengikuti aturan yang telah diatur sehingga Munas yang seharusnya kami lakukan pada Januari akan dilakukan sesuai dengan SK KONI yaitu setelah PON selesai atau paling lambat November," kata Ketua Umum PP Pordasi Triwatty Marciano dalam konferensi pers di Hotel Aston Kartika, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).
Keputusan tersebut diambil sesuai dengan hasil dari rapat koordinasi pimpinan Pordasi 2024 bahwa sebanyak 24 ketua dan sekum Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi menyetujui penundaan Munas Pordasi yang sedianya digelar pada Januari.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Pengurus Pusat Pordasi masa bakti 2020-2024 yang seharusnya berakhir bulan ini.
"Alhamdulillah setelah sekitar dua hari, Rapat Pimpinan Pordasi 2024 telah menyepakati beberapa keputusan yang cukup strategis untuk masa depan olahraga berkuda di Indonesia," ujar Triwatty.
PP Pordasi akan fokus melakukan transformasi organisasi yang bertujuan untuk lebih fokus memberikan perhatian pembinaan kepada atlet berkuda di seluruh cabang olahraga berkuda.
Nantinya PP Pordasi yang saat ini berstatus sebagai federasi tunggal akan bertransformasi menjadi konfederasi nasional Pordasi yang menaungi empat federasi yaitu Pordasi Pacu, Pordasi Equestrian, Pordasi Berkuda Memanah, dan Pordasi Polo.
Pemberian otonomi kepada empat federasi tersebut juga akan memudahkan masing-masing federasi untuk menjalin komunikasi dengan induk federasi internasional yang menaungi cabang olahraga masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika