REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mendesak lebih banyak negara menghentikan pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menyusul tuduhan keterlibatan stafnya dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel.

“Hubungan UNRWA dengan Hamas, pemberian perlindungan bagi teroris dan melanggengkan kekuasaannya (Hamas) tidak dapat dipungkiri,” tulis Katz di X, Sabtu (27/1/2024).

Dia mendesak pihak-pihak berwenang memecat pimpinan UNRWA dan melakukan penyelidikan menyeluruh tentang pengetahuan mereka atas tindakan tersebut. “Dalam membangun kembali Gaza, UNRWA harus diganti dengan lembaga-lembaga yang berdedikasi pada perdamaian dan pembangunan yang sesungguhnya,” katanya.

Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Kanada, Finlandia, dan Belanda memutuskan menghentikan pendanaan kepada UNRWA menyusul klaim Israel pada Jumat. UNRWA mengatakan organisasinya telah memecat beberapa staf atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan itu.

Norwegia menyambut baik penyelidikan terhadap beberapa staf UNRWA, tetapi mengatakan akan terus mendukung warga Palestina melalui UNRWA. Irlandia juga mengumumkan tidak akan menyetop pendanaan untuk badan PBB tersebut.

Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat telah mengeluarkan putusan sementara yang memerintah Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, Israel masih terus melakukan serangan membabi buta terhadap wilayah kantong tersebut.

Serangan Israel di Jalur Gaza telah membunuh setidaknya 26.422 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 65.087 orang lain sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika