REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Liaison Officer (LO) PDIP Kota Solo, Jawa Tengah, YF Sukasno, kembali menyoroti contoh surat suara yang digunakan dalam simulasi pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) 2024. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan contoh surat suara dengan dua kolom, sekarang empat.

Sukasno menilai, simulasi pemilu yang digelar KPU Kota Solo sejauh ini berjalan baik. “Belum ditemukan hal-hal di luar ketentuan. Hanya saja memang kita tanya sama pemilih yang sudah nyoblos, ada yang masih menyampaikan kotaknya (kolom) presiden kok empat. Itu loh tadi juga bertanya. Tadi disampaikan bahwa kok empat, lah, satu calon siapa?” kata Sukasno, Selasa (30/1/2024).

Menurut Sukasno, simulasi pemilu harusnya dilakukan mendekati riil, sekaligus sebagai gambaran kepada masyarakat bahwa ada tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres). 

Ia mengaku sempat diundang oleh KPU Kota Solo dan mengusulkan tiga kolom pasangan calon pada contoh surat suara, tanpa nomor. Adapun yang saat ini malah empat kolom. “Itu menggambarkan simulasi belum riil,” kata dia.

Sukasno menilai, seharusnya tidak menjadi masalah kolom paslon pada contoh surat suara itu dibuat tiga, sesuai riilnya, karena hanya simulasi dan tidak dihitung.

“Enggak dihitung, artinya dibuat tiga juga enggak apa-apa. Masyarakat kan enggak seperti tadi ini, enggak bertanya ini calonnya siapa lagi, kok ada empat, padahal dia tahunya tiga,” kata Sukasno.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Solo Jati Narendro mengaku tak tahu jika PDIP Solo kembali menyoal surat suara dalam simulasi pencoblosan. Menurut dia, simulasi yang dilakukan di Solo ini untuk pemantapan, sesuai arahan dari KPU RI. 

“Saya juga baru dengar (PDIP menyoal surat suara simulasi). Tapi, kenapa kolomnya empat, kita pedoman pada KPU RI dan ini hanya simulasi saja,” kata Jati.

Jati mengatakan, KPU Kota Solo hanya mengikuti arahan dari pusat. Menurut dia, sebenarnya bukan hanya kolom pada surat suara simulasi pilpres saja yang tidak sesuai riil. “Contoh DPD RI, ada 12 kolom, padahal 11, dan itu enggak masalah, kan itu simulasi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika