REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyampaikan, keputusan pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus dihormati. Pasalnya, hal itu merupakan hak dan pilihan politik pribadi dari Mahfud.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, beliau menghargai keinginan dari Menko Polhukam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu," kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Selain itu, Istana juga menghormati keputusan Mahfud yang ingin menghadap Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya itu. Namun, pertemuan itu belum bisa digelar karena Jokowi saat ini masih melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan baru akan kembali pada Kamis malam.  

"Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini sesuatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau," ujarnya.

Menurut Ari, Presiden pun sudah mengetahui rencana pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya itu. Pasalnya, Mahfud juga sudah menyatakan secara langsung keinginannya untuk mundur dari kabinet Jokowi.

"Baru tahu nanti setelah secara resmi kan? Setelah beliau menerima surat pengunduran diri. Tapi dari informasi tentu banyak yang sudah beredar dan ini sudah dinyatakan langsung oleh Pak Mahfud MD," kata Ari.

Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hal tersebut disampaikannya di Pura Ulun Danu yang terletak di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

Mundurnya Mahfud dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sudah didiskusikannya dengan capres Ganjar Pranowo dan ketua umum partai politik pengusung. Termasuk, sudah membicarakannya dengan pihak Istana. "Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai (di kabinet)," ujar Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika