Kamis 01 Feb 2024 08:54 WIB

Kaderisasi Calon Pemimpin Berkarakter Pancasila Dinilai Perlu Upaya Konkret

Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin.

Red: Agung Sasongko
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Foto: istimewa
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 serta Bimbingan Teknis Aplikasi Transparansi Paskibraka pada Selasa (30/01/2024) di Ancol, Jakarta. 

"Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila," ujar Kepala BPIP mengutip Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka.

Baca Juga

Ia menegaskan, guna menjamin kelangsungan kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila, diperlukan upaya rill dan konkret. Salah satunya, melalui kegiatan Rakor Pembentukan Paskibraka dan Bimtek Aplikasi Transparansi Paskibraka seperti yang dilakukan hari ini," katanya dalam keterangan persnya.

Merujuk kepada Pasal 4 ayat (2) Perpres 51 Tahun 2022, Kepala BPIP menjelaskan program Paskibraka meliputi: Pembentukan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. 

“Kesemuanya itu (Program Paskibraka sesuai Pasal 4 ayat (2)) harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.” tambah Kepala BPIP. 

Kepala BPIP mengutarakan karena Program Paskibraka harus dilakukan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan keterlibatan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan pembentukan Paskibraka. “Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat terjalin sinergi dari pusat hingga ke daerah dalam hal pembentukan dan pelaksanaan Program Paskibraka," pungkasnya. Kepala BPIP juga mengapresiasi kehadiran Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta kepala bidang yang membidangi Paskibraka dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam Rakor Pembentukan Paskibraka Tahun 2024.

Dalam kesempatan yang sama, di sesi penjelasan Program Paskibraka Wakil Kepala BPIP, Dr. Rima Agristina, S.E., S.H., M.M. juga turut mengapresiasi kehadiran para peserta Rakor Pembentukan Paskibraka Tahun 2024. “Saya yakin bapak ibu sedang sangat sibuk, di daerah masing-masing. Terlebih akan menyambut pesta demokrasi (Pemilu 2024). Namun yang pasti siapapun yang akan terpilih sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, yang menaikan bendera dan menurunkan bendera tetap Paskibraka.” ujar Wakil Kepala BPIP. 

“Kita bukan sedang menyiapkan petugas yang akan menaikan dan menurunkan bendera saja, tapi kita sedang menyiapkan kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila melalui program Paskibraka,” tegas Wakil Kepala BPIP.

Wakil Kepala BPIP juga menyampaikan rasa syukur, putera dan puteri terbaik Indonesia yang berminat menjadi anggota Paskibraka mengalami peningkatan pada 2023 lalu. Hal ini dikarenakan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam proses rekrutmen calon anggota Paskibraka. “Kehadiran teknologi telah memudahkan kita semua, sehingga siapapun itu, apapun latar belakangnya, bagaimanapun tingkat ekonominya, tidak peduli siapa orang tuanya (dan) apa jabatannya bisa mendaftar dalam program Paskibraka dan memiliki kesempatan bahkan sampai bertugas ke tingkat pusat.” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BPIP yang terus mengawal Program Paskibraka sejak beralih dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke BPIP, menceritakan pengalaman anggota Paskibraka yang bukan anak siapa-siapa, bahkan berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu bisa bertugas ke tingkat pusat.

Di antaranya, ada anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Di pemusatan, saat makan ada anggota Paskibraka mengingat orang tuanya yang biasanya tidak bisa makan. Akhirnya dikerahkan orang di daerah untuk memberikan bantuan. Ada sejumlah cerita dari putera dan puteri terbaik Indonesia yang bukan anak siapa-siapa bisa terpilih sebagai anggota Paskibraka bahkan di tingkat pusat.

Paskibraka diseleksi menggunakan aplikasi Transparansi Paskibraka. Oleh karenanya siapapun memiliki kesempatan yang sama. Dalam melakukan pendaftaran, semua dokumen sudah didigitalisasi dalam aplikasi. Daerah yang belum menggunakan aplikasi, diarahkan untuk menggunakannya. Jika tidak, seleksi untuk menghasilkan anggota Paskibraka tidak bisa dilakukan.

Program Paskibraka akan dipadankan dengan Manajemen Talenta. “Semua yang dilaksanakan dalam pembentukan Paskibraka mulai dari pendaftaran, penugasan, pembinaan lanjutan, dan saat menjadi duta-duta Pancasila semuanya terekam dalam sistem yang disiapkan sebagai sistem Manajemen Talenta melalui Program Paskibraka," jelas Wakil Kepala BPIP. 

Hal ini bertujuan membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam mendata putera dan puteri terbaik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah. Saat diperlukan, pemerintah pusat dan daerah bisa melihat rekam jejak putera dan puteri terbaik dengan segala keahilan, kemampuan dan pengalamannya. “Dengan sangat mudah kita bisa melihat, kita bisa menelusuri bagaimana kemajuan mereka, bagaimana kiprah mereka di seluruh Indonesia.” tambah Wakil Kepala BPIP. 

Hadir dalam Rakor Pembentukan Paskibraka dan Bimtek Aplikasi Tranparansi Paskibraka Tahun 2024, JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan BPIP, DPP Duta Pancasila Purnapaskibraka, serta Tim Kesehatan Paskibraka. Raker dan Bimtek berlangsung dari (30/01/2024) s.d. (02/02/2024).*

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement