REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan lembaga pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) sebagai "tulang punggung semua respon kemanusiaan di Gaza." Ia meminta negara-negara untuk "menjamin keberlanjutan kerja UNRWA untuk menyelamatkan nyawa."
Amerika Serikat (AS) sebagai pendonor terbesar UNRWA dan beberapa negara lain menangguhkan pendanaannya. Setelah Israel menuduh sejumlah staf lembaga itu terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023.
"Saya secara pribadi sangat ngeri dengan tuduhan tersebut," kata Guterres pada Komite Pelaksanaan Hak-hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina atau Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), Rabu (31/1/2024).
"Kemarin, saya bertemu dengan pendonor untuk mendengar kekhawatiran mereka dan menguraikan langkah-langkah yang kami ambil untuk mengatasinya,” tambahnya. Tuduhan Israel disampaikan pada Jumat (26/1/2024) ketika UNRWA mengumumkan mereka memecat sejumlah staf setelah Israel memberikan informasi pada lembaga itu. Pada Ahad (28/1/2024) Guterres mengatakan dari 12 orang yang terlibat sembilan diantaranya dipecat, satu tewas dan dua identitas lainnya masih diklarifikasi.
Dalam sebuah dokumennya intelijen Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan serangan 7 Oktober. Israel juga menuduh sekitar 190 karyawan UNRWA merangkap sebagai Hamas atau Jihad Islam.
Palestina menuduh Israel memalsukan informasi untuk mencemarkan nama baik UNRWA. UNRWA mempekerjakan 13 ribu orang di Gaza, menjalankan sekolah-sekolah, klinik-klinik kesehatan primer dan layanan sosial lainnya, serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.
"Sistem kemanusiaan di Gaza sedang runtuh, saya sangat prihatin dengan kondisi tidak manusiawi yang dihadapi oleh 2,2 juta penduduk Gaza, karena mereka berjuang untuk bertahan hidup tanpa kebutuhan dasar," kata Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika