REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Ekonom Indonesia (FEI) menilai bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak menggunakan data yang terintegrasi.

"Jadi risiko terjadinya tumpang tindih, terjadinya salah sasaran sangat tinggi," kata Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu dalam konferensi pers pasca diskusi dengan topik "Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia" di Jakarta, kemarin.

Karena itu, FEI menyarankan pemerintah merumuskan para penerima bansos berbasis data, sehingga proses penyaluran dapat lebih tepat sasaran. Apabila tidak ada integrasi data, maka dapat terjadi inefisiensi dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mengingat bansos berasal dari APBN, pihaknya menekankan agar pembagian bantuan tersebut tidak berlogokan satu kementerian tertentu guna menghindari potensi politisasi bansos. Apabila hendak memberikan logo di setiap bansos, maka cukup memasang logo "sumber dari APBN".

Dia juga menyatakan bahwa sebaiknya penyaluran bansos dilakukan oleh menteri yang terkait sebagai penerima kuasa anggaran dari Presiden. "Hindari penyaluran oleh satu dua orang tertentu. Jadi sekali lagi, kami mengimbau supaya niat baik perlindungan sosial itu (tidak) diinterpretasikan sebagai politisasi," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya turut memaparkan sembilan poin terkait kondisi perekonomian nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan tiga calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres). Salah satu dari poin tersebut ialah menghindarkan bansos sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara, serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.

"Jadi, (bansos) tidak hanya (kita soroti) yang terjadi pada kondisi tahun ini saja, tapi tahun-tahun sebelumnya. Secara prinsip, penyaluran bansos itu banyak dipertanyakan, kemungkinan duplikasi, dan kemungkinan ada RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tidak menerima bansos karena tidak terdata," ungkap Anggito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika