REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memandang pihak yang paling dirugikan dan merasakan dampak pemilu yang penuh kekerasan adalah masyarakat.
"Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Ketika elite bisa dengan mudah bertemu dan berkoalisi karena disatukan dengan suatu kepentingan yang sama, warga justru terpecah belah," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Hal ini merujuk pada peristiwa kericuhan yang terjadi lima tahun lalu, tepatnya tanggal 21–22 Mei 2019.
Mariana Amiruddin menuturkan kebanyakan elite politik cenderung tidak peduli perpecahan di dalam masyarakat saat berusaha untuk mendapatkan suara. Menurutnya, perpecahan di masyarakat cenderung sulit untuk bersatu kembali sekalipun pemilu usai, berbeda dengan elite politik yang mudah bersatu bila memiliki kepentingan yang sama.
Mariana Amiruddin mengutip hasil survei PolMark saat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menyebut bahwa politik saat itu telah diawali dan dijalankan dengan saling menghina dan semua bermula dari Jakarta. Dikatakannya, Pilpres 2019 bahkan memicu banyaknya pasangan suami istri yang bercerai akibat perbedaan pandangan politik.
"Dalam sebuah wawancara yang dilakukan Komnas Perempuan, terdapat pengakuan seorang suami yang mendukung capres tertentu menyatakan saya bisa ceraikan istri saya, kalau dia tidak milih capres pilihan saya," kata Mariana Amiruddin.
Untuk mencegah kembali berulangnya perpecahan di masyarakat, Komnas Perempuan memandang pentingnya penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta peserta pemilu, termasuk para kubu calon presiden, untuk memikirkan keamanan dan perdamaian pada kontestasi Pemilu 2024.
