REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pemerintah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pasokan beras untuk menekan kenaikan harga beras dan mengendalikan inflasi.
"Pemerintah untuk harga-harga beras, cabai, bawang merah, bawang putih itu tentu saja khususnya beras kita memastikan ketersediaan pasokan dan distribusinya, itu yang tugasnya Badan Pangan Nasional sama Bulog," kata Perry dalam Seminar Stabilitas Moneter di Tengah Dinamika Ekonomi 2024 di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas beras mengalami inflasi sebesar 0,64 persen pada Januari 2024, dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.
Kenaikan tersebut disebabkan oleh kurangnya pasokan di sejumlah wilayah, terutama akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan. Hal itu membuat distribusi untuk beberapa komoditas pangan menjadi terhambat.
Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dilakukan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
"Tentu saja dalam masa-masa yang seperti bulan-bulan seperti ini karena panennya mungkin baru April dan Mei ya untuk sementara harus dipenuhi dari impor dari luar negeri. Karena kalau tidak, inflasinya tinggi, saya harus naik ke suku bunga," ujarnya.
Perry menuturkan jika inflasi tidak terkendali, maka respons yang terjadi akan seperti di Amerika dan Eropa yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, di Indonesia inflasi dapat terjaga karena koordinasi sangat erat antarseluruh pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, Bulog, dan Badan Pangan Nasional.
"Pemerintah dan Bulog dan juga Badan Pangan Nasional memastikan pasokan distribusi antara lain juga untuk beras memang harus dijaga untuk sementara ini diimpor sambil menunggu panen bulan April sama bulan Mei," tuturnya.
Selain itu, 46 kantor perwakilan BI di daerah juga mendukung upaya pengendalian inflasi, salah satunya melalui operasi pasar.
Selanjutnya, untuk menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak), pemerintah melakukan Program Bantuan Pangan Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah akan menyalurkan program bantuan pangan beras dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan beras tersebut akan diberikan bagi 22 juta KPM.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak 1.182.717 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) telah didistribusikan ke sejumlah daerah untuk menjaga harga bahan pangan itu tetap terjangkau.
Beras program SPHP itu secara berkala disalurkan oleh Perum Bulog dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga murah namun berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika