REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang debat terakhir Pilpres 2024 yang diantaranya membahas kesejahteraan sosial, Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono membeberkan target-target yang ingin dicapai oeh Pasangan Nomor urut 2 di bidang tersebut. Dia menyebut, pengurangan angka kemiskinan serta penghapusan  kemiskinan absolut yang disertai keberpihakan pada petani dan nelayan di desa menjadi target utama. 

“Prabowo Gibran menjadikan pengentasan kemiskinan adalah perhatian utama. Targetnya, dalam dua tahun pertama kita akan menghapuskan kemiskinan ekstrim jadi 0 persen, dan juga menekan angka kemiskinan menjadi di bawah lima persen dalam waktu lima tahun pemerintahan. Saat ini masih diangka 9,36 persen,” jelas Budisatrio kepada wartawan, Kamis (1/2/2024) lalu.

Prabowo Gibran, lanjut Budisatrio, berkomitmen untuk melanjutkan program-program kesejahteraan sosial yang saat ini sudah berjalan baik  dibawah pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Dalam visi misi kami, ada pioritas utama terkait hal ini. Yaitu  melanjutkan dan menyempurnakan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha. Program seperti KIS, KIS Lansia, KIP, Kartu Sembako, Prakerja, Mekar dan PKH akan kita lanjutkan. Dari perkembangan terbaru, Kartu Tani akan kita hapuskan dan diganti dengan yang lebih efektif untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani,” kata Budisatrio. 

Salah satu masalah terbesar dari bantuan sosial ini, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini, adalah memastikan distribusi yang tepat waktu dan tepat sasaran. “Keluhan yang sering kita temui di lapangan  adalah tidak tepat sasaran. Ini harus kita sempurnakan. Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada. Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini,” jelasnya. 

Strategi kedua, lanjut Budisatrio adalah dengan melakukan kolaborasi dan sinergi antarprogram kesejahteraan sosial. “Dibutuhkan penguatan sinergi , bahkan integrasi, antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, Pemda, dan dunia usaha. Ini bisa kita lakukan dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT). Kita juga akan mendorong pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sesuai dengan amanah UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” Budisatrio Djiwandono. 

Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan perlunya ada usaha untuk mendorong kemandirian masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat berkelanjutan. “Dalam solusi jangka panjang kita akan dorong kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Namun Ini juga terkait ketepatan waktu atau timing pemberian bantuan sosial. Saat kritis seperti Pandemi Covid, atau seperti El Nino tahun lalu yang menyebabkan gagal panen, rakyat wajib dibantu, bantuan disalurkan sesegera mungkin agar masyarakat tidak jatuh kembali kedalam kemiskinan,” kata Budisatrio.

Ikuti Whatsapp Channel Republika