REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mengungkapkan, sekitar 17 ribu anak-anak di Jalur Gaza tak memiliki pendamping atau telah terpisah dari keluarganya sejak Israel meluncurkan agresi ke wilayah tersebut pada 7 Oktober 2023. UNICEF menambahkan, lebih dari 1 juta anak di Gaza juga membutuhkan dukungan kesehatan mental.
“Mereka (anak-anak di Gaza) menunjukkan gejala-gejala seperti tingkat kecemasan yang sangat tinggi, kehilangan nafsu makan. Mereka tidak bisa tidur, emosi mereka meluap-luap atau panik setiap kali mendengar ledakan,” kata Jonathan Crickx, kepala komunikasi UNICEF untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Jumat (2/2/2024), dikutip laman Asharq Al Awsat.
Dia mengungkapkan, sebelum Israel-Hamas pecah pada Oktober tahun lalu, UNICEF sudah mempertimbangkan bahwa 500 ribu anak di Gaza sudah membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial. “Saat ini, kami memperkirakan hampir semua anak membutuhkan dukungan tersebut, dan itu berarti lebih dari 1 juta anak,” ujar Crickx.
Saat ini perang Israel-Hamas masih berlangsung di Gaza. Setidaknya 27 ribu warga Gaza sudah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka telah melampaui 66 ribu orang.
Menurut PBB, 85 persen penduduk Gaza telah menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut, termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan dan rumah sakit, rusak atau hancur.
Saat ini Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai lembaga utama yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat Gaza juga tengah menghadapi krisis. Belasan negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, Austria, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk lembaga tersebut.
Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan adanya 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait.
Jika aliran pendanaan disetop....
Ikuti Whatsapp Channel Republika