REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri geram dengan makin banyaknya intimidasi jelang pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Apalagi intimidasi ke rakyat dilakukan oleh oknum TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Ia mencontohkan kasus di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ketika ada pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mengibarkan spanduk dukungan ditangkap oleh aparat. Bendera PDIP di sana juga dicopot tanpa ada alasan yang jelas.

"Ingat! hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku! hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian," ujar Megawati dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Megawati yang merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia pernah menjadi panglima tertinggi. Dalam pengalamannya, ia tak pernah menggunakan kekuasaan untuk mengerahkan TNI dan Polri untuk praktik-praktik yang mencederai demokrasi.