Ahad 04 Feb 2024 18:40 WIB

Usulan BUMN Diganti Koperasi, Tokoh NU: Tidak Mungkin

BUMN didorong hanya menangani sektor-sektor yang fundamental.

Rep: Muhyiddin/ Red: Lida Puspaningtyas
 Kiai Imam Azis (kanan) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/12).
Foto: Istimewa
Kiai Imam Azis (kanan) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tokoh NU, KH Imam Azis, menanggapi usulan tim sukses salah satu paslon capres-cawapres yang ingin membubarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diganti dengan koperasi. Menurut dia, ide itu tidak mungkin direalisasikan. 

"Nggak mungkin lah. BUMN itu entitas bisnis yang sudah cukup matang dalam proses panjang," ujar Imam saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (4/2/2024).

Baca Juga

Secara internal, kata dia, BUMN sudah sangat jelas, dari sisi badan hukum, organisasi, dan keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. "Saya melihat sudah sangat matang," ucap Imam. 

Jika pun mau diperbaiki, menurut dia, itu lebih pada pembatasan ruang lingkup BUMN yang sering di luar core bisnisnya. Sehingga, lanjut dia, muncul anak cucu dan cicit perusahaan.

"Jadi pemurnian bisnis. Beberapa sudah dilakukan merger pada lini usaha tertentu. Itu pun sudah dilakukan. Supaya lebih fokus dan terkendali," kata pemerhati ekonomi warga Nahdliyin ini. 

Imam lebih memilih menyederhanakan BUMN sesuai mandat konstitusi. Jadi, menurut dia, BUMN hanya menangani sektor-sektor yang fundamental. 

"Dalam hal ini swasta memang tidak mungkin melakukan. Kalau bisa dilakukan swasta (non esensial) bisa diserahkan swasta," ujar dia. 

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.

"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (4/2/2024).

Ia menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen.

Menurut dia, seluruh korporasi milik negara pada tahun 2023 telah menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar Rp 82,1 triliun. Sehingga keuntungan yang didapat dari BUMN telah menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement