REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, Ahad (4/2/2024), dan menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah tersebut. Seruan Mesir tersebut muncul setelah pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menteri Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne di Kairo.

"Mesir menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza," kata Shoukry dalam konferensi pers. "Masalah Palestina harus ditangani melalui kerangka politik yang komprehensif," katanya dan menyerukan penetapan kerangka waktu untuk pembentukan negara Palestina.

Sementara itu, Sejourne menyerukan gencatan senjata di wilayah Palestina. "Kami prihatin dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Merah," kata menteri Prancis tersebut.

Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi juga bertemu dengan menteri luar negeri Prancis tersebut untuk membahas hubungan bilateral dan situasi di Jalur Gaza, kata kepresidenan dalam sebuah pernyataan.

Kedua pihak menegaskan kembali penolakan mereka terhadap tindakan atau kebijakan apa pun untuk mengusir warga Palestina dari wilayah mereka, tambah pernyataan tersebut. Menurut pernyataan itu, diskusi tersebut membahas upaya Mesir mencapai gencatan senjata di Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di sana.

Pembicaraan tersebut juga membahas masalah lainnya, termasuk perkembangan di Sudan, Libya dan Laut Merah, tambah pernyataan tersebut. Ketegangan meningkat di Laut Merah di tengah serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal komersial yang diduga memiliki hubungan dengan Israel dan serangan udara balasan AS.

Israel telah melancarkan serangan membabi buta di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menewaskan sedikitnya 27.365 warga Palestina dan melukai 66.630 lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini telah tewas dalam serangan Hamas. Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika