Senin 05 Feb 2024 15:31 WIB

Guru Besar UPI Ingatkan Penguasa tak Salah Gunakan Kekuasaan: Etika Moral Harus Dijunjung

Ada enam etika moral yang harus dijunjung, satu di antaranya adalah respect for other

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Arie Lukihardianti
Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terdiri dari guru besar, mahasiswa, dan dosen menyatakan petisi tentang keprihatinan atas kondisi kebangsaan Indonesia di taman Partere, Senin (5/2/2024).
Foto: Republika/M Fauzi Ridwan
Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terdiri dari guru besar, mahasiswa, dan dosen menyatakan petisi tentang keprihatinan atas kondisi kebangsaan Indonesia di taman Partere, Senin (5/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengingatkan penguasa dan elemen bangsa lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mereka, diharapkan menjalankan aturan-aturan yang telah berlaku.

"(Petisi ditujukan) tidak hanya presiden tapi semua elemen bangsa yang sedang mendapatkan mandat kekuasaan dari rakyat," ujar Guru Besar UPI bidang ilmu kebijakan dan pengembangan olahraga Amung Mamun di Taman Partere, Senin (5/2/2024).

Baca Juga

Amung meminta penguasa untuk mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang ada. Amung pun mengajak agar merawat bangsa yang telah dilakukan sejak merdeka tahun 1945.

"Kami berharap semua elemen untuk memantapkan termasuk melaksanakan perintah UUD 1945 peraturan perundang-undangan yang lainnya secara seksama tanpa terkecuali, ada enam etika moral yang harus dijunjung, satu di antaranya adalah respect for others," katanya.

Amung mengatakan, peserta pemilihan presiden berjumlah tiga pasangan calon yang harus dihormati dan diberikan hak sama. Selain itu peraturan dan perundang-undangan harus ditegakkan serta jujur dan toleransi menghargai dan menghormati.

"Lima tahun yang akan datang pesta demokrasi akan kembali datang, prinsip-prinsip yang tadi tentu saja harus diimplementasikan dan dijadikan pegangan. Insya Allah kita bisa, kita akan bisa menjadi negara yang maju kalau semua prinsip itu dapat dilaksanakan semestinya," imbuhnya.

Menurut Amung, penguasa saat ini tidak menerapkan standar moral yang tinggi sehingga etika ditabrak. Terkait pembacaan petisi Bumi Siliwangi, ia mengatakan tidak terdapat intimidasi.

Guru Besar UPI dan pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan mengatakan petisi Bumi Siliwangi merupakan gerakan moral kebangsaan. Pihaknya berharap pemimpin bangsa menunjukkan keteladanan, contoh dan role model.

"Kami tegaskan pentingnya role model dari pemimpin bangsa. Jadi ini jauh sekali dari gerakan politik praktis, ini semata-mata gerakan kebangsaan," katanya.

Petisi Bumi Siliwangi dibacakan oleh sejumlah guru besar UPI, dosen dan mahasiswa. Mereka yaitu Guru Besar UPI Cecep Darmawan, Guru Besar UPI Amung Mamun, Guru Besar UPI Elly Malilah, Dosen Iik Nurul Faik dan perwakilan mahasiswa.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement