REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah guru besar dan dosen ITB melakukan deklarasi untuk mendorong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia. Mereka pun meminta para pemimpin bangsa untuk bersikap sebagai negarawan serta menjadi teladan bagi masyarakat.
Deklarasi Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi berintegritas dilakukan di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Senin (5/2/2024). Mereka terlebih dahulu melaksanakan diskusi dengan narasumber Prof Yasraf Amir Piliang dan pembacaan puisi oleh dosen Acep Iwan Saidi.
Sejumlah guru besar turut hadir seperti Prof Daryono Hadi Cahyono dan Prof Yazid Bindar. Pembacaan deklarasi komunitas guru besar dan dosen ITB peduli demokrasi berintegritas dilakukan oleh dosen Nedina Sari.
"Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 yaitu berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia," kata Nedina Sari.
Ia mengatakan pemilihan presiden merupakan wujud dari berfungsinya nilai-nilai demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kecintaan dan rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas menyampaikan pernyataan akademik sebagai berikut:
1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin mas depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.
"Semoga pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika