REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menelusuri dugaan tiga pelanggaran kampanye jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 di daerah ini demi keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ini semua masih ditelusuri, kalau memang nanti dugaan pelanggaran dan bukti-buktinya kuat, tentu kami akan tindak dengan tegas," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Benny menjelaskan, pihaknya telah melakukan sidang pembacaan temuan dan berikutnya pembacaan jawaban serta pemeriksa saksi-saksi. Pihaknya juga masih menelusuri dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.
Dia merinci tiga dugaan pelanggaran itu yakni salah satu calon legislatif (caleg) yang menggunakan kapal Dinas Perhubungan untuk kampanye. "Kan tidak boleh, pakai fasilitas pemerintah, namun masih kita telusuri apakah ini difasilitasi pemerintah atau bagaimana," jelasnya.
Dia menilai jika benar terbukti melakukan kampanye dengan membawa sejumlah atribut maka itu dilarang. Hingga kini, dugaan kasus tersebut masih ditelusuri dan dikaji oleh Bawaslu Kepulauan Seribu apakah benar melanggar atau tidak.
Kemudian, dugaan pelanggaran lainnya yakni ada caleg DPRD Jakarta Barat yang menggerakkan pihak RT dan RW menjadi tim sukses dan ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Lalu, di Jakarta Timur itu ada pembagian sembako dan ini juga masih ditelusuri berdasarkan laporan yang masuk," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengerahkan 3.838 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk membantu mengamankan proses pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.
"Untuk hari pemungutan suara dalam rangka membantu pengamanan lebih dari 3.838 personel," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin. Arifin menyebut ribuan personel tersebut akan disebar ke setiap wilayah RW untuk membantu pengamanan tempat pemungutan suara (TPS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika