REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten, didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) menggelar acara Temu Bisnis antara penyedia lokal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sejumlah 30 penyedia lokal dengan kategori barang/jasa; makan dan minum, alat tulis kantor, barang elektronik, souvenir, dan travel agent, berpartisipasi pada kegiatan tersebut.
Kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi MbizTravel ini dilaksanakan di Plaza Aspirasi KP3B, Serang, Banten pada hari Rabu, 31 Januari 2024, dihadiri oleh Dr. H. M Yusuf, S.Sos, Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Provinsi Banten, Soerjo Soebiandono, Kepala Biro Barang/Jasa & LPSE, Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Fadli Arif, Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi LKPP RI, Andhie Saad CCO I COO Mbizmarket, dan Joko Wardoyo, VP Mbizmarket.
Dengan diadakannya kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi Marketplace Travel, diharapkan dapat meningkatkan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pengadaan pemerintah. Bagi penyedia travel agent yang sebelumnya melayani OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara langsung, kini dapat mendaftarkan perusahaannya di platform marketplace travel yang telah diresmikan kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi Banten.
Dengan terdaftar di platform marketplace travel, travel agent dapat melayani berbagai OPD di lingkungan Provinsi Banten secara daring, tanpa perlu lagi menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), layaknya online travel (OTA). Selain itu, penyedia travel agent kini tidak perlu lagi repot memvalidasi Pejabat Pengadaan (PP) yang memesan perjalanan dinas, karena marketplace travel telah melakukan kurasi terlebih dahulu terhadap PP yang mendaftar. Kemudahan lain yang didapat oleh travel agent, adalah mekanisme pembayaran online, termasuk dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
“Kami telah membuat surat edaran, bahwa semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan belanja barang dan jasa melalui Bela Pengadaan (mitra Toko Daring LKPP) dan e-katalog. Mekanisme dan sistemnya sudah difasilitasi oleh LKPP. Bila selama ini pengadaan pemerintah di Banten hanya dilayani oleh beberapa penyedia saja, kini dengan adanya Temu Bisnis antara penyedia lokal dan OPD ini, akan terbuka peluang yang luas bagi penyedia-penyedia lain di Banten, yang jumlahnya sangat banyak untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah” ujar M. Yusuf, S.Sos, Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Provinsi Banten.
Sejumlah 662 penyedia UMKM lokal dengan 13.854 total produk tayang telah terdaftar di platform Toko Daring Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP, sejak transformasi pengadaan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dilakukan pada tahun 2022 melalui program e-purchasing.
Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi LKPP RI, Fadli Arif mengatakan kegiatan Temu Bisnis bagus dan bermanfaat, karena memfasilitasi UMKM agar dapat berpartisipasi ke dalam sistem pengadaan pemerintah. Pihaknya bersyukur diberi kesempatan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dan juga kepada Mbizmarket, yang telah mendukung proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah, sebagai e-commerce mitra Toko Daring LKPP.
"Pada hari ini kami telah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan fitur MbizTravel. Kami berharap, jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten dapat memanfaatkan fitur MbizTravel, di mana prosesnya akan jauh lebih mudah” ungkap Fadli Arif.
Sesuai dengan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021, untuk kategori barang dan jasa yang sesuai ketentuan standar, memiliki sifat resiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar, Pemerintah Provinsi Banten dapat memanfaatkan pengadaannya melalui Toko Daring, agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan tercatat secara elektronik.
Sementara itu CEO & Co-Founder, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan pihaknya bangga dapat mendukung Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Dengan diperkenalkannya MbizTravel, ia berharap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh OPD Pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola perjalanan dinas dapat teratasi. Kami telah membangun infrastruktur platform dan ecosystem e-commerce MbizTravel dengan melibatkan penyedia travel agent-travel agent lokal di Banten.
"Kami berharap kebutuhan pengadaan digital terkait perjalanan dinas di Pemerintah Provinsi Banten dapat kami akomodasi, mulai dari mekanisme persetujuan, termin pembayaran yang beragam, mekanisme perpajakan, hingga laporan dan analisis transaksi," tutur dia.
Pemerintah Provinsi Banten dalam surat edarannya, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital melalui mitra Toko Daring LKPP, ebagai metode pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Dengan pemanfaatan fitur MbizTravel untuk mengelola perjalanan dinas kebutuhan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, sekaligus mendukung UMKM travel agent lokal di Provinsi Banten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika