REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI menerjunkan tim reaksi cepat (TRC) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan banjir menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC telah melakukan koordinasi dengan para lurah," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Isnawa menjelaskan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir. Terlebih, dia juga memastikan tim posko telah aktif di tingkat kelurahan demi antisipasi terjadinya banjir kala hari pemungutan suara.
Selain itu, untuk data pemetaan lokasi rawan banjir pihaknya masih berkoordinasi dan menggunakan data TPS rawan banjir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. "KPU DKI telah memetakan ada sebanyak 2.841 TPS dari 30.766 TPS yang ada dilokasi rawan banjir," katanya.
Dengan demikian, BPBD DKI menegaskan telah terlibat dalam tim piket bersama posko pemilu baik di tingkat provinsi maupun kelurahan. Disiagakan pula sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan pemilu seperti tenda, perahu dan sebagainya.
BPBD DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta. BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:
• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);
• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);
• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);
• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika