REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengajukan gugatan praperadilan terkait penyitaan handphone miliknya saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan termohon dalam gugatan praperadilan tersebut adalah Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“Klasifikasi perkara: Sah atau tidak penyitaan,” berikut keterangan dalam SIPP PN Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).
Sementara itu Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan gugatan praperadikan Aiman diterima dan teregistrasi dengan nomor perkara No.25/Praper/2024/PN.Jkt.Sel. Jurnalis televisi itu telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini.
"PN Jaksel telah menerima permohonan praperadilan atas nama pemohon: H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. Termohon: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ungkap Djuyamto kepada awak media, Selasa (6/2/2024).
Selanjutnya, kata Djuyamto, pihaknya juga telah menunjuk hakim tunggal Delta Tama untuk menyidangkan perkara ini. Rencananya jadwal sidang perdana digelar pada Senin (19/2/2024).
"Hari sidang pertama Senin tanggal 19 Februari 2024,” kata Djuyamto.
Sebelumnya, Aiman Witjaksono mendatangi Propam Polri, Jakarta Selatan Kamis (1/2/2024). Kedatangannya untuk melaporkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas penyitaan sejumlah barang pribadi miliknya. Penyitaan itu dilakukan pada saat Aiman menjalani pemeriksaan kedua kalinya sebagai saksi.
"Kita datang ke Propam ini untuk melaporkan dari terkait dengan tindakan penyidikan terhadap kasus yang menimpa saya di Polda Metro Jaya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh penasihat hukum dari TPN Ganjar-Mahfud," ungkap Aiman
Laporan Aiman diterima di bagian pengaduan Propam Polri dengan nomor LP SPSP2/538/II/2024. Sebelum melaporkan ke Propam Polri, yang bersangkutan juga mengadukan tindakan penyidikan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) dan juga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).