Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi PKL Kota Bandung Melawan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/2/2024). Menurut mereka, kebijakan mengenai zonasi (kawasan PKL) yang dibuat Pemkot Bandung tidak memberikan solusi yang tepat untuk PKL. Dalam aksi itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penggusuran secara sepihak terhadap PKL, memberikan diskresi kepada PKL mengenai hak pedagang, dan hentikan tindak represifitas dari aparat. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)