REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana membahas penanganan gangguan kejiwaan yang ditimbulkan Pemilu Serentak 2024 melalui rapat tingkat menteri (RTM). Dia berharap daerah sudah berpengalaman menangani salah satu dampak yang ditimbulkan dari pemilu tersebut.

“Mudah-mudahan daerah-daerah sudah pengalaman menangani dampak Pemilu, apalagi pemilu serempak sekarang lebih seru mungkin ya. Sejujurnya saya belum memikir sejauh itu, masih sibuk mengejar ketertinggalan di beberapa program saya. Nanti saya RTM-kan,” ucap Muhadjir di Media Center Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Salah satu yang sudah menyiapkan fasilitas dan layanan kesehatan jiwa bagi peserta Pemilu 2024 adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Di mana, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan fasilitas dan layanan kesehatan jiwa di puluhan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Bila ada peserta pemilu, calon legislatif (caleg), atau tim sukses (timses) stres hingga gangguan jiwa atau kesehatan mental karena gagal dan perlu pendampingan psikolog, maka kami siap. Mereka tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta dan 13 RSUD," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati.

Dia menjelaskan, prosesnya dimulai dengan penyaringan dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas pada setiap kecamatan. Dari sana, kata dia, kemudian dapat dirujuk ke RSUD yang mempunyai layanan psikiatri, termasuk tindak lanjut oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.

Secara umum, kata Ani, stres dan tekanan psikologis sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal. Namun, tambahnya, hingga saat ini, Dinkes DKI belum pernah mengumpulkan data terkait kejadian tersebut, termasuk pada Pemilu 2019.

"Pemilu 2024 ini dengan adanya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa yang semakin baik, kami akan mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan kami di Provinsi DKI Jakarta," ucap Ani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika