REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) wilayah Kalimantan Timur menyerukan kepada seluruh petani sawit se-Kalimantan Timur memilih pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Ketua APPKSI Kaltim, Hamdan mengatakan seruan dukungan ini muncul karena harapan keberpihakan Prabowo kepada petani sawit. Deklarasi dukungan dilakukan di Desa Muara Kaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Deklarasi dukungan ini juga mendesak Prabowo Subianto jika terpilih sebagai Presiden agar menjalankan program program yang lebih berpihak pada stakeholders industri sawit terutama pada kaum petani sawit yang selama ini banyak berkontribusi dalam Industri perkebunan Kelapa sawit," kata Hamdan dalam keterangannya pada Kamis (8/2/2024).
Hamdan mengatakan selama ini ada beberapa faktor penyebab keragu-raguan Pemerintah dalam mengakui hak atas tanah bagi para petani sawit mandiri dan plasma. Menurut dia, alasan memilih dukungan ke Prabowo karena Menteri Pertahanan itu pernah menjadi ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).
"Kita pilih Prabowo karena Prabowo pernah jadi ketum HKTI. Jadi lebih memahami masalah petani dibandingkan capres lainnya," ujar Hamdan.
Adapun delapan agenda yang APPKSI usulkan pada Prabowo-Gibran. Pertama, ialah meminta dana pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh BPDPKS agar dialokasikan bagi pendidikan anak petani sawit. Kedua, agar ada program dari Pemerintah untuk membangun sekolah menengah Kejuruan Perkebunan Kelapa Sawit di daerah daerah perkebunan sawit. Ketiga, dana pungutan ekspor CPO dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar areal perkebunan sawit.
"Keempat, dana pungutan ekspor CPO benar-benar digunakan untuk program pinjaman dana untuk revitalisasi kebun kebun petani plasma dan mandiri," ujar Hamdan.
Kelima, mempercepat program sertifikasi lahan lahan perkebunan sawit para petani sawit plasma dan mandiri. Keenam, membuang hambatan besar yang dihadapi oleh petani sawit yang belum mendapat pengakuan hak atas tanah.
Ketujuh, mendorong perbankan dan lembaga-lembaga keuangan untuk tidak ragu dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada petani.
"Tujuannya agar petani tidak sulit berinvestasi dalam praktik pertanian berkelanjutan. Seperti penanaman kembali dengan varietas bibit sawit yang lebih produktif atau menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan," ujar Hamdan.
Selain itu, Hamdan menyebut petani plasma sawit menghadapi tantangan dalam mengakses layanan penyuluhan, bantuan teknis, dan program pelatihan. Ia mengamati layanan-layanan ini biasanya lebih mudah tersedia bagi entitas yang sudah diakui dan terdaftar secara formal.
"Ini yang membuat petani plasma sawit sering berada di posisi kurang diuntungkan dalam hal memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan," ujar Hamdan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika