REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sebanyak hampir 30 tokoh yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih menyoroti soal adanya dugaan temuan 54 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah atau sekitar 26 persen dari total jumlah pemilih. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan DPT yang bermasalah tersebut meliputi nama pemilih yang tidak tertulis dengan baik, maupun usia pemilih yang janggal. 

"Ada yang di bawah 17 tahun. Yang paling banyak adalah 16 tahun, yaitu mungkin tahunnya sama. Tapi bulannya belum masuk jadi belum 17 tahun, itu banyak," kata Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).

Tyasno menambahkan, ada juga temuan usia pemilih yang di atas 100 tahun sebanyak 13 ribu. Bahkan ada pemilih yang berumur lebih dari seribu tahun. 

"Kemudian masalah tempat, ada yang tidak punya tempat tinggal sama sekali. Ada yang tidak ditulis tempatnya, tidak ada RT/RW, dan sebagainya," paparnya.

Menurutnya adanya temuan tersebut mengancam keberlangsungan Pemilu yang digelar beberapa hari lagi. Ia menilai jika temuan dugaan DPT bermasalah tidak dikoreksi maka berpotensi menimbulkan kecurangan.

"Sebetulnya beberapa bulan yang lalu ini sudah disampaikan ke KPU, KPU sudah mengerti dan KPU akan melaksanakan. tetapi nyatanya sampai sekarang ini tidak ada pengumuman tidak ada perubahan sama sekali, jadi ini sangat berbahaya," ucapnya. 

Oleh karena itu, ia mendesak agar hal tersebut bisa diselesaikan oleh KPU. Hal senada juga disampaikan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Din Syamsuddin. Din mendesak agar KPU mengklarifikasi dan mengoreksi dugaan temuan DPT bermasalah tersebut.

"Posisi dari Gerakan Pemilu Bersih ini kita ingin melakukan langkah-langkah mendesakkan wahai KPU segera klarifikasi, segera atasi jangan sampai meremehkan, apalagi menganggap bukan masalah," ungkap Din.

Ia menegaskan Gerakan Pemilu Bersih merupakan gerakan moral yang menginginkan pemilu tanpa ada kecurangan. Ia juga membantah bahwa gerakan tersebut bersifat partisan.

"Tidak, dan tidak boleh (terafiliasi dengan paslon). Bahwa kami, saya, yang lain adalah pendukung paslon tertentu itu hak pribadi, tapi saya kira kaum intelektual biasa bergerak secara objektif tanpa mengaitkan kepentingan politik. Terlalu rendah kalau kita kaitkan,"  tuturnya.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Kepala Satuan Angkatan Darat Jend TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Presidium KAMI Rochmat Wahab, mantan Rektor UGM Sofian Effendi, mantan Rektor UNY Suyanto, ketua presidium Forum Ukhuwah Islamiyah DIY Syukri Fadholi, Ketua Dewan Penasihat KAHMI DIY Khamim Zarkasih, Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta Muhammad Chirzin, Guru Besar UNY Suwarsih Madya. Ketua Senat Akademis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Heru Kurnianto Tjahjono, dan sejumlah tokoh lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika