REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan perlu upaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai sektor potensial di luar pariwisata untuk mengakselerasi perekonomian di Pulau Dewata.
"Kami melihat penting untuk terus memperkuat sektor pertanian, termasuk di dalamnya ada sektor perkebunan dan perikanan," kata Erwin di Denpasar, Jumat (9/2/2024).
Pada kuartal IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86 persen (yoy) atau 5,71 persen (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,36 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,04 persen (yoy) dan Bali menempati peringkat enam dari 34 provinsi di Indonesia.
"Untuk keseluruhan 2024, kami prediksi pertumbuhan ekonomi Bali di kisaran 5 sampai 5,8 persen. Kita perlu gerak cepat dan kerja bersama untuk mempercepat dan memperkuat perekonomian Bali," ujarnya.
Selain sektor pertanian, lanjut Erwin, sektor lain yang juga harus diperkuat yakni infrastruktur dan pariwisata berkualitas. "Pengembangan pariwisata yang berkualitas itu penting karena di dalamnya ada berbagai sektor yakni sektor akomodasi makan dan minum, transportasi, dan konstruksi di dalamnya," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari dalam Sarasehan Perekonomian Bali mengatakan sektor pertanian telah menyumbang sekitar 15 persen terhadap PDRB Bali. Sektor ini mampu menyerap hingga 20 persen tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi.
Subsektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi. "Namun, pertumbuhan kredit subsektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR)," katanya.
Diah Utari menambahkan, diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. Saat ini, kata dia, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah non-pariwisata.
"Kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali," ujar Diah Utari.
Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah.
"Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI (Foreign Direct Investment). Oleh karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika