REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tokyo menerapkan pengecekan berlapis untuk meminimalisasi potensi kecurangan dalam proses pemilu di wilayah Tokyo, Jepang.

“Sebelum pencoblosan di hari H, di TPS ada pengecekan data berlapis-lapis, sehingga tidak ada yang bisa mengaku sebagai orang lain,” kata Ketua Panwaslu Tokyo Muhammad Arief di TPS Tokyo, Ahad (11/2/2024).

Dia menuturkan bahwa sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran berikut dengan hukumannya. “PPLN dan Panwaslu selalu berkoordinasi. Jadi, kami melakukan pengawasan melekat,” katanya.

Arief menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan pengecekaan di KPU untuk menghapus data ganda yang ada di Jepang dan Indonesia melalui sistem Sidalih. “Setelah pencoblosan, saat penghitungan juga kami libatkan saksi dari partai politik ataupun timses untuk mengawal penghitungan. Kita selalu comply dengan stakeholder dan sebagainya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo Makmur Lubis memastikan proses pemilihan umum berjalan jujur. “Seluruh data yang kami kumpulkan itu tidak masuk ke KBRI seperti yang tadi dikhawatirkan, tetapi kami ada alamat sendiri. Kami kontrol sendiri,” katanya.

Dia memastikan mekanisme yang dilakukan cukup mencegah potensi kecurangan. “Berapa yang kami keluarkan, untuk siapa, itu tercatat dengan baik di daftar pemilih tetap. Jadi, kami tetapkan dulu daftar pemilihnya, kami kirim suratnya ke orang yang terdaftar itu,” ujarnya.

Makmur mengatakan penghitungan suara tetap dilakukan pada 14 Februari mendatang meskipun pemilihan lewat pos dan TPS sudah dimulai. Sementara itu, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara di TPS maupun pos.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, yang terdiri dari 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan. Sementara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS tercatat sebanyak 2.847 orang, sedangkan 26.587 pemilih memberikan suara mereka lewat pos.

Ikuti Whatsapp Channel Republika