REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemilihan umum Pakistan berakhir tanpa ada partai yang memenangkan kursi mayoritas di parlemen. Pemilihan pun diwarnai kekerasan milisi, gejolak politik dan keraguan soal transparansi.

Dua kandidat terkuat yang sama-sama mantan perdana menteri, Nawaz Sharif dan Imran Khan mengklaim kemenangan. Hal ini menambah ketidakpastian di negara yang sudah menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi.

Termasuk, negosiasi program Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru agar perekonomian 350 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat bertahan. Kandidat perdana menteri berikutnya harus meraih mayoritas sederhana 169 kursi di Majelis Nasional. Lembaga parlemen itu terdiri dari 336 kursi yang 266 diantaranya dipilih langsung di hari pemungutan suara.

Sementara 70 kursi cadangan dialokasikan untuk perempuan sebanyak 60 kursi dan non-muslim sebanyak 10 kursi. Pengalokasian ini berdasarkan kekuatan masing-masing partai di parlemen untuk menentukan posisi akhir partai-partai di Majelis.

Berikut empat skenario yang dapat terjadi:

Sharif Meraih Kesepakatan Untuk Memimpin Pemerintahan Koalisi

Partai Sharif yang memenangkan 75 kursi meraih kesepakatan dengan Pakistan Peoples Party (PPP) yang dipimpin putra mantan perdana menteri Benazir Bhutto, Bulawal Bhutto Zardari yang memenangkan 63 kursi untuk menjadi suara mayoritas di parlemen.

Bersama partai-partai yang lebih kecil, dua partai itu dapat membentuk pemerintahan koalisi. Di mana Sharif atau saudaranya menjadi perdana menteri dan posisi-posisi penting lain diberikan ke partai lain.

Anggota Parlemen Independen Pendukung Imran Khan Berkuasa

Kandidat-kandidat independen yang mendukung Khan yang kini dipenjara memenangkan 93 kursi. Mereka dapat bergabung dengan partai yang lebih kecil untuk membentuk satu blok agar memenuhi syarat mendapatkan alokasi kursi cadangan. Hal ini akan membawa mereka semakin mendekati suara mayoritas dan mengizinkan mereka mencalonkan kandidat perdana menteri.

Mereka juga dapat membuat kesepakatan dengan partai lain untuk mendukung kandidat yang disepakati bersama. Ini artinya pendukung Imran Khan menguasai pemerintahan dan dapat mendorong mantan perdana menteri itu dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.

Khan sendiri tidak bisa maju sebagai perdana menteri. Partai pendukungnya harus menekan partai-partai sekutu untuk menyelaraskan diri dengan politik Khan.

Bhutto Zardari Didorong Memimpin Pemerintahan Koalisi

Meski kandidat-kandidat dari partai Sharif dan pendukung Imran Khan memenangkan paling banyak kursi. Tapi tidak ada yang bisa membentuk pemerintahan tanpa PPP.

Kedua belah pihak akan mencegah satu sama lain berkuasa, PPP dapat mendorong Bhutto Zardari menjadi perdana menteri sebagai jalan tengah. Ia sempat melontarkan gagasan ini di tempat pemungutan suara. Ia mengatakan akan membawa pendekatan segera untuk membawa Pakistan keluar dari berbagai krisis yang tidak berhasil diatasi pemimpin-pemimpin terdahulu.

Militer Ambil Alih Kekuasaan

Ketidakpastian karena tidak ada partai yang dapat membentuk pemerintah, akan membuat militer yang merupakan institusi paling berpengaruh di Pakistan, dapat bertindak dengan alasan memulihkan ketertiban. Bila ini terjadi maka ketiga kalinya militer Pakistan mengambil alih pemerintahan, terakhir terjadi pada 1999 yang menggulingkan pemerintahan Sharif.

Angkatan bersenjata pun sudah meminta partai-partai untuk menunjukkan kedewasaan dan persatuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika