REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung dan mengapresiasi pasangan capres dan cawapres yang memperhatikan permasalahan petani sawit di Indonesia. Di antaranya, perbaikan insfrastruktur jalan di desa sawit untuk mempermudah akses trasportasi petani sawit dan bisa menekan ongkos produksi pada petani sawit.
Kemudian, mengupayakan stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit agar petani bisa mendapatkan harga yang adil serta bisa mendukung ekonomi dan kesehateraan petani sawit. Selain itu, mempercepat penyelesaian reforma agraria, berikutnya meningkatkan tata kelola industri sawit dengan membentuk badan sawit yang di bawah presiden
Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, hal itu menjadi masalah utama yang selama ini dihadapi oleh sekitar 2,5 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, capres yang akan dipilih oleh petani sawit tentunya memiliki pengetahuan kondisi masalah petani dan juga bisa peduli dengan kesejahteraan petani sawit.
Menurut dia, rusaknya jalan di desa sawit membuat petani dirugikan. Pasalnya, rusaknya jalan membuat biaya tambahan yang harus dikeluarkan petani sawit sekitar Rp 100-Rp 200 rupiah per kilogram. Selain itu, juga menurunkan kualitas sawit milik petani karena biasanya dengan kondisi jalan yang rusak maka truk pengangkut milik petani akan bermalam di jalan sebelum sampai di pabrik.
"Harga TBS yang diterima oleh petani sawit tidak adil karena sekitar 70 persen petani sawit itu menjual ke tengkulak dengan harga rendah dari harga yang ditetapkan oleh dinas perkebunan setiap bulannya. Hitungan kami kerugian petani ada sekitar 30-40 persen karena menjual kepada petani sawit," ucap Sabarudin di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Terkait keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kata Sabarudin, lembaga tersebut malah banyak menguntungkan perusahaan besar. Menurut dia, jika capres yang terpilih nantinya membentuk badan sawit di bawah presiden langsung, harapanya cukup memperkuat posisi BPDPKS.
"Tata kelolanya bisa menghilangkan peran konglomerat sawit yang selama ini menguasi BPDPKS. Selain itu alokasi dari dana sawit juga perlu mengutamakan untuk petani sawit kecil," ujar Sabarudin,
Terakhir Sabarudin juga mendorong capres terpilih memperbaiki tatakelola program biodiesel yang selama ini hanya menguntungkan konglomerat sawit. Dia menyebut, program itu belum memberikan dampak kepada petani sawit. "Perlu juga mempercepat hilirisasi sawit dengan menempatkan petani sebagai pelaku utama," kata Sabarudin.
