REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengomentari tentang film 'Dirty Vote' yang menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bernada fitnah. Menurut JK, TKN tinggal membuktikan saja kalau memang sebagian besar isi film tersebut berisi kebohongan.
"Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya," kata JK usai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 sang istri, Mufidah Jusuf Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024), yang turut dihadiri capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
JK menyangsikan anggapan TKN. Pasalnya film 'Dirty Vote' menurut hematnya telah mengungkap data dan angka yang bisa dipercaya. "Semua ada data angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, semua lengkap. Jadi boleh saja mengatakan fitnah, tapi yang mana? Karena semua data," tegasnya.
JK meyakini film 'Dirty Vote' benar adanya. Namun, dia justru menilai yang diungkapkan atau ditunjukkan di dalam film baru sebagian kecil dari kenyataan. "Film itu betul luar biasa. Tapi bagi saya, saya kira Dirty Vote ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada," ujar JK.
Bahkan menurut perhitungan JK, kecurangan yang diungkapkan di dalam film tersebut hanya sekitar 20 persen saja. Sehingga ada banyak hal yang belum terungkap.
"Masih tidak semuanya (diungkap), mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas memengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak, mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, tapi pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut sebagian besar narasi yang ada pada film 'Dirty Vote' bernada fitnah dan kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah. Dia memertanyakan kapasitas para tokoh yang terlibat dalam film tersebut dan menilai ada upaya mendegradasi pemilu lewat film itu.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ucap Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Ahad (11/2/2024).
'Dirty Vote' diketahui merupakan sebuah film dokumenter yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Disebutkan, ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
"Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara," bunyi keterangan itu.
TKN Prabowo-Gibran menyarankan rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut, dan tidak terprovokasi oleh narasi dalam film tersebut, yang dia sebut sebagai narasi kebohongan. Pihaknya tak ingin rakyat sampai melakukan pelanggaran hukum karena terprovokasi oleh film itu.
"Kita harus pastikan kemudian 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan," tegas Habiburokhman.
