REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, Film Dirty Vote kredibilitasnya nol. Dradjad mengajak masyarakat jangan ikut menjadi ahlul plintir, wal hoax, wal fitnah.
“Kenapa? Karena mereka tidak mendeklarasikan secara terbuka afiliasi politik dari para narsumnya. Dalam tulisan ilmiah, deklarasi tentang afiliasi dan bebasnya konflik kepentingan penulis itu sangat vital. Produser dan narsum film ini gagal dalam hal ini, sehingga nol kredibilitasnya,” kata Dradjad, Senin (12/2/2024).
Dijelaskannya, ketiga narsum pada 23 Mei 2023 diangkat Prof Mahfud MD sebagai anggota tim percepatan reformasi hukum. Pada 22 Agustus 2023 Mahfud MD mengumumkan tugas tim selesai. “Saking pentingnya mereka bertiga dalam tim itu, salah satu media online bahkan menyebut nama ketiganya dalam judul berita,” ungkap Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar PAN.
Ini semua, lanjut Dradjad, membuktikan adanya afiliasi antara mereka dengan Mahfud MD, baik langsung atau melalui orang dekat Mahfud MD. Karena, tidak mungkin Menko tiba-tiba mengangkat seseorang yang dia tidak kenal atau tidak direkomendasikan orang dekat-nya. Seseorang juga tidak mungkin menerima penugasan sebagai anggota tim jika tidak ada afiliasi.
Ditambahkan Dradjad, orang membuat film dokumenter itu perlu dana, menyeleksi narsum, maupun mengonsultasikan banyak hal. “Pertanyaannya, kenapa afiliasi itu tidak dideklarasikan secara terbuka? Siapa yang mendanai film itu? Siapa yang diminta rekomendasi nama-nama narsum? Itu sebabnya kredibilitas film ini nol,” ungkapnya.
Dradjad tidak menjawab pertanyaan soal konten film. Namun Dradjad menambah bukti pernyataannya bahwa kredilitas film tersebut nol. Menurutnya, kontennya film itu diwarnai prasangka buruk.
“Penunjukkan Pj Gubernur, misalnya. Itu kan perintah UU? Apa mereka ingin dikosongkan tanpa Pj? Bukankah justru bisa memicu ketidakstabilan jika ada kekosongan kepemimpinan di banyak provinsi? Kerusakannya lebih besar jika terjadi kekosongan,” papar Dradjad.
Begitu juga dengan tuduhan politisasi bansos juga sama. Kata Dradjad, Menteri Sosial yang berhubungan dengan bansos adalah Risma, yang berasal dari PDIP.
“Kita tahu karakter dia keras. Dia kakak kelas saya satu tahun di SMA V Surabaya. Arek Suroboyo itu kulturnya ya blak-blakan. Dengan karakter pribadi dan kultur Surabaya seperti itu, menurut Dradjad, jika Risma merasa Presiden Jokowi melakukan politisasi bansos, Risma bisa blak-blakan bicara atau mundur dari kabinet. Faktanya Risma tidak melakukan itu.
“Ayo lah kita berdemokrasi dengan sehat. Jangan menjadi ahlul plintir, wal hoax, wal fitnah,” kata Dradjad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika