Norwegia: Setop Dana UNRWA Sama dengan Menghukum Rakyat Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW — Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan kepada NHK bahwa menghentikan pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sama dengan menjatuhkan hukuman kolektif untuk rakyat Palestina.

Sebelumnya, pada Januari, Ketua UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan Israel telah memberikan informasi ke UNRWA soal dugaan keterlibatan sejumlah anggota staf UNRWA dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan berjanji akan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam “aksi teror.”

Baca Juga

Menyusul dugaan tersebut, Amerika Serikat, Finlandia, Italia, Australia, Kanada, Jepang, Inggris dan sejumlah negara lainnya menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

Barth Eide mengatakan meski tuduhan itu serius dan harus diselidiki secara menyeluruh, penangguhan pendanaan untuk UNRWA adalah tindakan yang salah, jika tuduhan tersebut belum terbukti.

Pada intinya, menghentikan tugas UNRWA berarti menghukum pengungsi Palestina dan orang-orang di Jalur Gaza, yang saat ini hidupnya sudah dalam kondisi parah, katanya.

Evaluasi atas tuduhan tersebut harus segera dilakukan, dengan laporannya siap pada April mendatang, kata Menlu MENAMBAHKAN. Pada 2022 Oslo merupakan donor terbesar kelima UNRWA.

Pekan lalu Norwegia telah mengucurkan 26 juta dolar AS (sekitar Rp406 miliar) ke badan PBB tersebut lantaran sejumlah negara menggantung pendanaan mereka.

Sementara itu, New York Times, yang mengutip dokumen internal UNRWA, melaporkan bahwa badan tersebut bakal kekurangan dana sebesar 65 juta dolar AS (sekitar Rp 1 triliun) pada akhir Februari.

Sebelumnya, Pemerintah Denmark pada Jumat (9/2) menegaskan tidak akan menangguhkan penyaluran dana kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA yang menjalankan operasi kemanusiaan bagi masyarakat Palestina di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan Denmark akan tetap menyalurkan dana kepada UNRWA sesuai jadwalnya pada Maret mendatang.

"UNRWA adalah organisasi di Gaza yang memiliki kemampuan memastikan masyarakat sipil di sana hidup dengan layak," ucap Rasmussen, sebagaimana diwartakan media setempat, DR.

Dia mengatakan, berhentinya penyaluran dana hanya akan memperparah krisis kemanusiaan. Terlebih, UNRWA turut berperan menyediakan air, klinik kesehatan, dan layanan vaksinasi bagi masyarakat Palestina.

"Situasi di Gaza amat mengerikan, dan apabila UNRWA justru dibuat pincang, bencana kemanusiaan yang terjadi akan semakin parah," ucap Menlu Denmark.

Rasmussen mengatakan, hukuman kolektif terhadap masyarakat Gaza tidak akan menghasilkan kontribusi apapun dalam menyelesaikan krisis yang rumit di daerah tersebut. "Apalagi, organisasi tersebut memiliki 30 ribu pegawai, dan 13 ribu di antaranya bekerja di Gaza," kata dia.