REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional membiayai pengusaha nasional dalam membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang bila ingin menekan investor dari China.

“Kasih tahu orang perbankan nasional kita agar segera membiayai para pengusaha nasional yang melakukan pembangunan smelter,” kata Bahlil setelah menggunakan hak suaranya di TPS 04 Duren Tiga Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Bahlil mengatakan bahwa 80 persen dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel dimiliki oleh orang Indonesia. Akan tetapi, kata dia, para pengusaha Indonesia nantinya menjual hasil pertambangan tersebut kepada para pemilik smelter.

“Siapa yang punya smelter? Investor. Kenapa investor China paling banyak? Karena dia yang menyiapkan pembiayaannya,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, tutur dia melanjutkan, apabila ingin Indonesia yang mengolah hasil tambang tersebut, maka dibutuhkan pembiayaan dari perbankan nasional.

“Pakai perbankan, karena itu bukan intervensi dana APBN,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan ekonom Faisal Basri yang menyebutkan bahwa hilirisasi nikel di dalam negeri sesat dalam Diskusi Indef "Tanggapan Terhadap Debat Pemilu Kelima", Senin (5/2).

Faisal menilai keuntungan dari hilirisasi hanya dinikmati oleh negara asing seperti China. Pernyataan tersebut berdasarkan banyaknya investasi dari perusahaan asing yang mengolah sumber daya alam tersebut.

"Siapa yang nikmati pengusaha 100 persen Tiongkok, labanya ya 100 persen ke Tiongkok," kata Faisal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim program hilirisasi industri pertambangan dapat menekan angka kemiskinan di daerah.

Ia pun mencontohkan program hilirisasi yang dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berhasil menekan angka kemiskinan. Pada 2015, kata angka kemiskinan di Sulteng pada 2015 mencapai 14,7 persen, namun setelah adanya hilirisasi menurun menjadi 12,4 persen di 2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika