REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) menghadirkan quick count Pemilu 2024 sebagai bentuk sumbangsih dari Muhammadiyah terhadap pesta demokrasi. Sejak terbentuk pada akhir 2023, ini menjadi langkah lanjutan Forum Rektor PTMA dalam upaya pemenuhan tanggung jawab untuk menyukseskan hajat hidup politik bangsa Indonesia.
“Sekarang kita lakukan exit poll dan quick count. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu sumbangsih dari Muhammadiyah melalui Forum Rektor PTMA,” ucap Ketua Umum Forum Rektor PTMA Gunawan Budiyanto dalam siaran langsung ‘Quick Count Pemilu 2024’ yang disiarkan secara daring, Rabu (14/2/2024).
Gunawan menjelaskan, selain dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Forum Rektor PTMA bekerja sama juga dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam pelaksanaannya. Di mana, ribuan mahasiswa diturunkan untuk mengumpulkan skor perolehan suara untuk kepentingan quick count atau hitung cepat.
“Misalnya di UMY ini dalam waktu bersamaam kita menurunkan tim untuk mengumpulkan skor perolehan suara. Kita juga sebarkan 900 mahaisiswa untuk melakukan pengawasan di bawah Bawaslu di level DIY. Itu juga dilakukan oleh PTMA lain,” terang dia.
Sementara itu, Sekretaris Forum Rektor PTMA Ma’mun Murod merasa penting bagi Forum Rektor PTMA untuk masuk ke ranah penghitungan cepat semacam ini. Tapi, dia menekankan hal itu dalam konteksnya tidak ada urusan dengan pasangan calon atau partai politik manapun yang sedang berkontestasi dalam Pemilu 2024 ini. Semua murni hanya terkait demokrasi.
“Kita tidak ada urusan dengan semua itu kecuali satu hal terkait dengan masalah demokrasi. Kita sudah berkomitmen, bangsa ini sudah berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai aturan permainan. Dalam hal politik, tentu kita harus konsisten dengan itu,” kata Ma’mun.
Dia berharap demokrasi tidak hanya hadir dalam wilayah yang serba formalistik yang serba prosedural. Dia menilai perlu pula diketahui makna dari pemilu daripada hanya sekadar melakukannya secara berulang setiap lima tahun sekali. Ada nilai-nilai substansi, nilai-nilai moral, nilai-nilai keadaban dari demokrasi Itu yang mesti dihadirkan.
“Itu harapan kita kan seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada urusan dengan 01, 02, 03. Kita hanya ingin mengawal (demokrasi),” terang dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika