Jumat 16 Feb 2024 09:52 WIB

Surat Suara Palsu Ditemukan Saat Pencoblosan di Kabupaten Bandung

Salah satu surat suara tidak terdapat cap maupun tandatangan ketua KPPS.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Arie Lukihardianti
Ilustrasi Surat Suara
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ilustrasi Surat Suara

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan surat suara yang diduga palsu saat pencoblosan pada Rabu (14/2/2024) kemarin. Temuan lainnya didapati surat suara yang diduga sudah tercoblos, serta kekurangan surat suara di sejumlah kecamatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari pengawas tentang seorang pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) Bojongmanggu, Kecamatan Katapang membawa surat suara diduga palsu. Peristiwa tersebut didapati saat pemilih tersebut telah mencoblos dan hendak memasukan surat suara ke kotak suara.

Baca Juga

"Saat pemilih hendak memasukkan surat suara, petugas KPPS mengecek surat suara tersebut dan saat diperiksa ada dua surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Kahpiana, Jumat (16/2/2024).

Hasil pemeriksaan terhadap surat suara tersebut, ia mengatakan salah satu surat suara tidak terdapat cap maupun tandatangan ketua KPPS. Terdapat pula perbedaan ketebalan surat suara sehingga diduga palsu. "Kita sedang melakukan penelusuran dan investigasi terhadap kejadian tersebut," kata dia.

Ia mengatakan identitas pemilih yang diduga membawa surat suara palsu belum diketahui. Namun, alamat tinggal yang bersangkutan sudah diketahui.

Dede Sodikin Kordiv Humas Bawaslu Kabupaten Bandung menambahkan pihaknya juga menemukan kekurangan dan kelebihan surat suara saat pencoblosan di 60 TPS. Selain itu terdapat pula surat suara yang diduga sudah dicoblos.

Selain itu terdapat 52 TPS yang memiliki akses tidak baik. Logistik kurang di delapan TPS serta penghitungan suara tidak sesuai prosedur di 6 TPS dan satu TPS terkena banjir. Ia menyebut terdapat 168 kejadian saat pencoblosan berlangsung di Kabupaten Bandung. Kejadian-kejadian tersebut berpotensi melanggar secara administratif.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement