REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kehadiran Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali pada Jumat (16/2/2024). Pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu memenuhi panggilan KPK dalam perkara dugaan korupsi di jajaran Pemkab Sidoarjo.
Gus Muhdlor tak memenuhi panggilan KPK pada 2 Februari 2024. Gus Muhdlor lalu meminta dijadwal ulang pada 16 Februari 2023 karena mempersiapkan tim kuasa hukum sekaligus mengerjakan tugasnya di BPPD Kabupaten Sidoarjo.
"Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) yang bersangkutan saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/2).
Pada hari yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Surendro Nurbawono (ASN Pemkab Sidoarjo), Imam Purwanto alias Irwan (Direktur CV Asmara Karya) dan Robbin Alan Nuhgoho (swasta). Hanya saja, belum diketahui apa yang akan diusut tim penyidik KPK lewat para saksi yang diperiksa hari ini.
Sebelumnya, hanya Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono yang hadir dalam pemeriksaan pada 2 Februari 2024 di KPK. Pemeriksaan ini guna menguak aliran dana yang diduga mengalir ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menelusuri keterlibatan tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati selaku bendahara. Siska diduga berperan sebagai pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN.
Penyidik KPK turut mendalami dugaan pemberian uang tersebut ke Bupati Sidoarjo. KPK sudah menggeledah dua lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (30/1/2024). Penggeledahan itu merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo pada pekan lalu.
Target penggeledahan KPK ialah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan kantor BPPD Sidoarjo. KPK menyita sejumlah uang asing dan tiga mobil yang diduga masih berhubungan dengan perkara OTT. KPK juga mendapati beberapa bukti menyangkut kasus yang tengah diusut di BPPD Sidoarjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika