REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir kembali memberikan perkembangan terkini perihal langkah merger antara anak usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yakni BTN Syariah dan PT Bank Muamalat Tbk. Ia mentargetkan langkah strategis tersebut dapat rampung sebelum Oktober 2024.
"Kalau Bank Muamalat dan BTN Syariah digabungkan (rampung) Maret, April, Mei, pokoknya sebelum Oktober. Itu (gabungan Muamalat dan BTN Syariah) bisa menjadi Bank nomor 16 terbesar di Indonesia, artinya bagus ada di nomor lima (BSI) nanti ada nomor 16. Artinya marketnya bagus dan bisa berkompetisi dengan baik," ujar Erick Thohir saat ditemui usai Peluncuran Motor Listrik GESITS x GARUDA di IIMS 2024. JIExpo Jakarta Kemayoran, Ahad (18/2/2024).
Erick juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi syariah harus terus dilebarkan, karena semakin banyak masyatakat Indonesia uang membutuhkan akses finansial syariah. Terlebih, sejak menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Erick sukses mendorong kebijakan lahirnya bank syariah terbesar di sejarah Indonesia yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut Erick, penggabungan dua bank tersebut juga memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam jajaran 10 bank syariah terbesar di dunia. Sebagaimana diketahui, BBTN berencana mengakuisisi Bank Muamalat untuk digabungkan dengan unit usaha syariah milik perseroan yakni BTN Syariah. Adapun Bank BTN kini sedang mengkaji sejumlah opsi terkait aksi korporasi tersebut.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P Napitupulu kembali buka suara perihal proses merger yang sedang dilakukan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah. Nixon mengungkapkan, sebenarnya, ada dua bank swasta yang menjadi incaran BTN Syariah dan pada pada akhirnya mengerucut kepada salah satu bank swasta yang diduga kuat adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Nixon mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan letter of interest (LOI) kepada pemegang saham Bank Muamalat, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak Oktober 2023. Proses pengajuan LOI baru mendapatkan jawaban pada Januari 2024. Dari jawaban itu, BTN diberikan kesempatan untuk melakukan due diligence terhadap Bank Muamalat.
Saat ini, BTN juga telah menunjuk sekuritas, kantor akuntan publik (KAP), dan firma hukum terbesar di Indonesia untuk melakukan due dilligence. Diharapkan proses aksi korporasi ini akan rampung pada Oktober 2025.
"Kami harapkan due dilligence akan kelar di April, keputusannya pun akan diambil saat itu. Nantinya jika sudah memenuhi syarat kami diberi waktu dua tahun hitungannya dari November 2023 sampai Oktober 2025 BTN Syariah sudah menjadi Perseroan Terbatas (PT)," ujar Nixon pada Paparan Kinerja Keuangan BTN Tahun Buku 2023 di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Nixon menjelaskan, aksi korporasi ini mau tidak mau harus dilakukan lantaran adanya persyaratan POJK nomor 12 tahun 2023 yang mewajibkan bank syariah harus spin off apabila jumlah asetnya telah mencapai Rp50 triliun atau 50 persen dari total aset induk, dan harus diselesaikan selambat-lambatnya dua tahun. “Kalau kami bikin bank baru, kami sudah hitung waktunya dua tahun tidak akan selesai, karena harus membuat bank baru, produk baru, aktivitas baru. Jadi kami memutuskan untuk mencari bank, menjadi vehicle,” kata dia.
Sepanjang 2023, BTN Syariah menorehkan kinerja yang gemilang dengan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp702,3 miliar. Jumlah tersebut melesat 110,5 persen dibandingkan perolehan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp333,6 miliar.
"Kenaikan laba bersih ini ditopang oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan BTN Syariah sebesar 17,4 persen menjadi Rp37,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31,6 triliun. Peningkatan signifikan juga terjadi pada dana pihak ketiga (DPK) BTN syariah yang tumbuh pesat sebesar 20,7 persen menjadi Rp41,8 triliun pada tahun 2023, dari tahun sebelumnya sebesar Rp34,64 triliun," ujar Nixon.
Kinerja gemilang dari sisi penyaluran pembiayaan dan perolehan DPK tersebut, telah membuat posisi aset BTN syariah mengalami lonjakan sebesar 19,79 persen menjadi Rp54,3 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,3 triliun.
“Kenaikan aset BTN Syariah yang sudah lebih dari Rp50 triliun inilah yang membuat perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan spin off BTN Syariah dan mendirikan BUS yang akan dilaksankan tahun ini,” tegasnya.
