REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (17/2/2024) mengatakan, pihaknya akan melancarkan serangan militer ke Rafah di Jalur Gaza selatan, serta tidak akan menyetujui tuntutan Hamas untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera. Netanyahu mengatakan, tuntutan Hamas tidak masuk akal.
"Kami mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kekuatan Hamas di Gaza dan kami harus menghancurkan sebagian besar brigade mereka, dan kami telah membuat kemajuan besar dalam hal ini," lanjut Netanyahu.
Sebelumnya pada Sabtu, kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, menekankan tidak akan menyepakati apa pun kecuali penghentian total agresi, penarikan tentara pendudukan dari Jalur Gaza, pencabutan pengepungan yang tidak adil. "Serta penyediaan tempat penampungan yang aman dan layak bagi para pengungsi akibat kejahatan pendudukan, kembalinya para pengungsi, terutama ke Jalur Gaza bagian utara, diakhirinya kebijakan kelaparan yang biadab, dan komitmen terhadap rekonstruksi,” tegasnya
"Hamas selalu merespon dengan semangat positif dan bertanggung jawab melalui para mediator untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami, mengakhiri pengepungan yang tidak adil, dan memungkinkan aliran bantuan, tempat tinggal dan rekonstruksi," ujar Haniyeh dalam sebuah pernyataan.
Pada Selasa (13/2/2024), perundingan mengenai usulan kesepakatan pertukaran sandera baru diadakan di Kairo, namun tidak ada kemajuan. Meski ada peringatan regional dan internasional terhadap invasi Israel ke Rafah, Netanyahu mengatakan, para pihak yang ingin mencegah Israel melancarkan operasi militer di Rafah, tak akan dibiarkan.
Dia mengeklaim bahwa ada banyak ruang untuk evakuasi warga sipil di wilayah Rafah sehingga kami dapat melakukan serangan militer. Sebelumnya pada Sabtu, Channel 12 Israel melaporkan, Netanyahu akan menyampaikan pada pemerintahnya rencana pekan depan untuk serangan militer terhadap Rafah.
Israel mengumumkan niatnya untuk menyerang Rafah di wilayah selatan yang padat penduduknya, setelah secara paksa mengevakuasi penduduk di utara dan mengarahkan mereka ke selatan, mengklaim bahwa itu adalah "daerah yang aman." Peringatan regional dan internasional meningkat sehubungan dengan pemboman Israel terhadap Rafah dengan persiapan untuk menyerang Rafah secara langsung.
Termasuk juga, bahaya yang ditimbulkan terhadap ratusan ribu pengungsi yang mencari perlindungan di sana sebagai tempat perlindungan paling selatan di Jalur Gaza. Mengenai negosiasi dengan Palestina, Netanyahu mengatakan, Israel tidak akan menyerah pada perintah internasional mengenai penyelesaian masa depan dengan Palestina.
Mengacu pada protes populer yang sedang berlangsung di beberapa kota di Israel sejak perang dimulai, menuntut pengunduran diri pemerintah, Netanyahu menyatakan penolakannya untuk mengadakan pemilu selama konflik. Menurutnya, hal terakhir yang dibutuhkan Israel saat ini adalah mengadakan pemilu.
Warga Israel melakukan demonstrasi setiap hari untuk menuntut pengunduran diri pemerintahan Netanyahu dan pembebasan para sandera. Protes diselenggarakan setiap Sabtu di seluruh negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika