Senin 19 Feb 2024 15:52 WIB

Sekjen PDIP: Demokrasi dalam Masalah Besar

Sekjen PDIP Hasto sebut demokrasi di Indonesia sedang dalam masalah.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP Hasto sebut pertemuan Jokowi-Paloh bukti demokrasi dalam masalah.
Foto: Republika/Prayogi
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP Hasto sebut pertemuan Jokowi-Paloh bukti demokrasi dalam masalah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Ahad (18/2/2024). Ia pun menyinggung ihwal kualitas demokrasi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat, para tokoh-tokoh pro demokrasi, maka Pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca Juga

Tegasnya, proses rekapitulasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persepsi penggalangan dukungan pada tahap ini dipandangnya sebagai hal yang tidak benar.

"Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pascapemilu. Karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," ujar Hasto.

"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," sambungnya.

Diketahui, Jokowi menyebut, dirinya hanya berperan sebagai jembatan bagi semua pihak dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana pada Ahad (18/2/2024) malam. Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih rinci maksudnya tersebut.

Jokowi juga mengaku akan menyerahkan masalah politik kepada partai politik. "Itu sebetulnya saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai. Partai-partai. (Jembatan) Ya semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai," ujar Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Rumah Sakit TNI di Bintaro, Senin (19/2/2024).

Ia mengatakan, pertemuannya dengan Surya Paloh itu merupakan pertemuan tahap awal. Ia menilai, pertemuan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di Indonesia serta bagi negara.

"Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara kita. yang paling penting itu," ujar Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement