REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Camat Pademangan, Jakarta Utara, Didit Mulyadi, menyatakan akan memanggil Lurah Ancol, Saud M Manik terkait aksi mogok petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Ancol pada Senin.
"Saya akan panggil Lurah Ancol dan konfrontir pernyataan dari petugas PPSU tersebut," kata Didit.
Terkait benar atau tidak soal pernyataan tersebut, pihaknya harus memberikan pemahaman dan pembinaan kepada Lurah Ancol. Selain itu, dia meminta PPSU yang mogok agar dapat kembali bekerja pada Selasa (20/2).
"Mudah-mudahan ada sebagian mereka yang bekerja," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi puluhan petugas PPSU Ancol yang melakukan aksi mogok bekerja terkait pernyataan yang dikeluarkan Lurah Ancol Saud M Manik yang bernada penghinaan. Menurut dia, petugas PPSU ada yang sudah menerima dan juga ada yang "walk out" (WO) dari pertemuan.
Ia mengatakan, hal ini merupakan kesalahpahaman antara Lurah dengan PPSU. Mungkin ada kebijakan baru dari lurah yang diterapkan tapi kurang sosialisasi sehingga mereka berontak.
"Saya meneruskan ke lurah dan akan membina lagi seperti apa ke depan," kata dia.
Menurut dia, petugas PPSU ini tidak mau bertemu dengan lurah dan menyampaikan aspirasi kepada dirinya. "Saya tanggapi dan akan meneruskan kepada lurah tersebut," kata dia.
Puluhan petugas PPSU Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, melakukan aksi mogok kerja karena penghinaan dari Lurah Saud M Manik dan Sekretaris Lurah Ancol, Khenny Hutagaol.
"Kami minta ketegasan dan keadilan. Jadi gini, setiap apel itu Pak Lurah itu selalu memarahi, apalagi yang tidak enak hati dengan kata-kata 'miskin'. Contohnya 'PPSU miskin dilarang merokok', dia ngomong seperti itu," kata petugas PPSU Ancol, Fajar.
Ia menuntut keadilan dan meminta Lurah Ancol meminta maaf kepada seluruh petugas PPSU karena kerap menghina. "Namanya kerja ya capek ya bang, cuma jangan lah dipecut anak-anak, jangan lah seringkali dipecut," kata dia.
Lurah Ancol, Saud M Manik mengatakan aksi yang dilakukan PPSU tersebut sebagai bentuk solidaritas petugas yang di-PHK oleh pihaknya. "Hari ini hanya lima PPSU yang masuk dan lainnya tidak masuk," kata dia.
Ia mengatakan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan mereka yang diputuskan hubungan kerjanya. "Ada satu pekerja yang kami berhentikan karena memang melanggar kontrak kerja," kata dia.
Salah satu bentuk perjanjian adalah maksimal tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lima hari dan itu dapat di-SP3 dan diberhentikan surat perjanjian kerjanya.
"Satu petugas ini tidak masuk kerja lebih dari lima hari karena mengaku sakit tapi tidak mampu menunjukkan surat keterangan dari dokter," kata dia.
Terkait dengan perkataan menghina dengan kata "miskin", dia menilai itu sebagai bentuk pembinaan kepada petugas PPSU yang masih merokok. "Saya mengingatkan jangan merokok, sebaiknya uang itu ditabung untuk makanan dan lainnya," katanya.
Terkait dengan permintaan maaf, dia enggan meminta maaf melalui media. Sebaiknya ada pertemuan dengan PPSU agar persoalan ini selesai.
"Kami sudah mencoba melakukan mediasi tapi tidak bisa menghubungi. Saat ini ada pihak kecamatan yang coba melakukan mediasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika