REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jerman bersikeras untuk membuka banyak titik perbatasan agar bantuan kemanusiaan dan medis bisa menjangkau rakyat Palestina di Jalur Gaza.
“Saya bersikeras agar semakin banyak titik perbatasan dapat segera dibuka sehingga semakin banyak bantuan kemanusiaan dan persediaan medis dapat menjangkau rakyat Gaza,” kata Baerbock dalam keterangan tertulis Kedubes Jerman di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Selain itu, Baerbock juga menyatakan bahwa bencana kemanusiaan akan terjadi jika Israel melancarkan serangan ke Rafah, tempat di mana hampir setengah dari populasi penduduk Gaza mengungsi.
Dia menambahkan bahwa warga Palestina butuh tempat yang aman agar tidak terjebak baku tembak.
“Karena perlawanan Israel adalah terhadap Hamas dan bukan masyarakat umum Palestina,” tegasnya.
Menlu Jerman tersebut mengatakan bahwa keamanan warga Israel dari teror Hamas sama pentingnya dengan keberlangsungan hidup warga Palestina.
“Kedua perlu hadir bersamaan. Maka dari itu, kami memandang bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk jeda perang yang baru,” tambahnya.
Dia menyampaikan bahwa usulan Qatar dan Mesir tentang cara jeda perang yang dapat dihubungkan dengan pembebasan sandera merupakan sebuah peluang yang harus diambil.
Menurut Baerbock, ada empat unsur yang penting dalam penyelesaian konflik, yaitu jaminan keamanan, pemerintahan yang fungsional, rekonstruksi Gaza, dan pembangunan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel dalam kerangka solusi dua negara.
Jaminan keamanan bagi Israel adalah tidak boleh ada ancaman teroris lagi dari Gaza terhadap rakyat Israel, sedangkan jaminan keamanan bagi Palestina adalah melarang pengusiran rakyat dari Gaza, tidak mengurangi wilayah Gaza termasuk zona penyangga di pinggir Jalur Gaza.
“Pemerintah fungsional membutuhkan suatu pondasi. Otoritas Nasional Palestina adalah perwakilan sah dari rakyat Palestina,” tambahnya.
Baerbock berpendapat bahwa rekonstruksi Gaza membutuhkan sejenis Marshall Plan untuk pembangunan ekonomi, serta struktur dan dukungan internasional.
“Hal ini hanya dapat terwujud jika kita memberikannya dalam kerangka solusi dua negara yang berpatokan pada proses perdamaian,” katanya.
