REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, capres pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat, Prabowo Subianto hingga saat ini belum membahas soal susunan kabinet. Kendati begitu, Prabowo dipastikan bakal mempertimbangkan untuk menunjuk beberapa menteri pembantu Presiden Jokowi untuk menjabat kembali.
"Tentu saja presiden terpilih (Prabowo) akan perhatikan kinerja dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang dianggap masih cukup kapabel dan cukup layak untuk bisa dilanjutkan dalam kerja sama dengan Prabowo-Gibran," kata Muzani kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024) malam WIB.
Kendati begitu, Muzani mengaku belum tahu siapa saja menteri Kabinet Jokowi yang akan dipertimbangkan masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Lagi pula, Muzani mengaku tak punya hak berbicara soal kursi menteri. "Itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Muzani juga menegaskan daftar calon menteri kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir tidak benar. Dia menyebut, Informasi tersebut hanyalah berupa spekulasi orang-orang karena memang Prabowo belum membahas susunan kabinet.
"Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari KPU yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan capres dan cawapres untuk menjadi pemenang pemilu. Setelah itu, saya kira Pak Prabowo baru memikirkan yang lain-lain," ucap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sebelumnya, beredar luas di media sosial poster bertajuk 'Bocoran Daftar Menteri Prabowo-Gibran' dan 'Kabinet Indonesia Emas'. Terpampang pula teks yang menyebutkan bahwa dalam kabinet Prabowo-Gibran ada jabatan menteri muda seperti struktur kabinet Presiden Sukarno dan Soeharto.
Dalam poster berlatar biru muda, warna khas kampanye Prabowo-Gibran, itu terpampang puluhan nama, foto, dan jabatannya masing-masing. Daftarnya lengkap, mulai dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kepala Staf Presiden (KSP), menteri koordinator, menteri teknis, hingga kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Dua nama di antaranya adalah Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai Ketua Wantimpres san Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Ketua Wantimpres. Adapun jabatan kepala BIN ditempatkan nama Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.