REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' tengah mengumpulkan data dan fakta serta bukti, termasuk para saksi mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, upaya itu tak terlepas dari kendala, diantaranya adanya intimidasi terhadap para saksi.
"Memang kami mengalami kendala, saat ini banyak saksi-saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam," kata Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir di Posko THN AMIN di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Ari mengatakan, pihaknya telah berhasil memperoleh bukti kecurangan Pemilu 2024. Bukti-bukti itu bakal diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami saat ini berhasil mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian, jadi bukan hanya informasi tapi nilai pembuktian. Itulah yang sekarang dikumpulkan oleh kawan-kawan THN untuk kami nanti siapkan untuk diproses di Bawaslu dan di MK," tegasnya.
Menurut penuturannya, hasil temuan THN AMIN menunjukkan bahwa kecurangan Pemilu 2024 telah berlangsung sejak lama. Bahkan, kecurangan telah ada pra-pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.
"Jauh sebelum proses pencoblosan, sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ari menyebut kecurangan-kecurangan itu melibatkan pimpinan-pimpinan negara. Baik penyelenggara pemilu maupun Aparat Penegak Hukum atau APH, hingga kepala desa. "Ini fakta-fakta yang ada di lapangan yang kami kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan di persidangan," tuturnya.
Ari menyebut, atas bukti-bukti itu pihaknya sudah menemukan saksi-saksi yang bersedia dan siap untuk memberikan kesaksian di persidangan jika diperlukan. Namun sangat disayangkan adanya intimidasi terhadap para saksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika