REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN, Erick Thohir, mengapresiasi langkah Perum Perhutani dalam mendukung pelaksanaan implementasi peningkatan sinergi dan integrasi logistik ekosistem BUMN. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyampaikan pelepasan muatan sinergi pasar pengiriman produk Perhutani untuk ekspor nonkayu menuju Top Exporting Destination merupakan kolaborasi konkret antara Perhutani dengan Pos Indonesia, Pelindo, KAI, DAMRI, dan SIER.
"Perlu ada kontinuitas implementasi percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik," ujar Tiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Tiko menyampaikan Kementerian BUMN telah membentuk tim untuk percepatan dengan masa kerja satu tahun agar sinergi logistik BUMN segera terwujud. Menurut Tiko, kick off program kerja Project Management Office (PMO) dan Launching Agregator Logistik BUMN Global Logistic Indonesia (GLID) sebagai agregator layanan logistik yang mengintegrasikan 9 Logistic Service Provider (LSP) BUMN merupakan inisiatif bersama untuk menurunkan biaya logistik.
"Tujuannya dapat memaksimalkan potensi bisnis, dan pada akhirnya mampu menekan biaya logistik nasional," kata Tiko.
Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro mengapresiasi, Perhutani sangat membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak mana pun. Hal ini selaras dengan visi Perhutani yaitu "Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan".
Dalam sinergi tersebut, lanjut Wahyu, Perhutani mengekspor produk Gondorukem mutu WW sebanyak dua Full Container Load (FCL) atau sekitar 38,4 ton dari Gudang gondorukem Perhutani KBM Industri Bukan Kayu Jawa Timur, Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Surabaya melalui Tanjung Perak Port menuju Karachi Port, Pakistan.
"Semoga sinergi dan integrasi logistik ekosistem BUMN terus berjalan lancar dan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat," ucap Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika