REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan membuktikan bahwa RI 1 sudah benar-benar terlepas dari bayang-bayang PDIP dan Ketumnya Megawati Soekarnoputri.

Selama ini, menurut Umam, Jokowi dan Demokrat sudah berupaya untuk bersatu. Tapi upaya itu selalu terhalang karena Megawati masih belum mau berdamai dengan Demokrat dan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Pelantikan AHY sebagai menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah intervensi Megawati Soekarnoputri. Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY," kata Khoirul di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Khoirul menyebut, meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun ini. Pertama sebagai menteri ATR di bawah Jokowi, dan pada Oktober 2024 akan menjadi menteri baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU.

Menurut Umam, langkah Jokowi juga sekaligus menghapus semua cibiran tentang stempel 'tidak berpengalaman' yang selama ini distereotipkan ke AHY. Pasalnya, AHY memang belum pernah mengemban jabatan di eksekutif.

"Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan marsekal atau jenderal bintang empat dan juga mantan panglima TNI, sehingga menghapus stereotipe yang selama ini membayangi AHY pangkat mayor TNI. Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pascakeputusannya masuk ke dunia politik," ucap Umam.

Dia juga melihat keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin masa jabatan presiden bisa soft landing pada akhir pemerintahannya. Dengan kata lain, menurut Umam, kehadiran Demokrat bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi.

Terutama, jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan. "Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," kata Umam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika